Soal Rumah Dinas Bank Mandiri Jadi Lahan Parkir, Nezar Djoeli Cium Aroma Korupsi

POSMETRO MEDAN,Medan-- Ketua Harian DPP Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI) HM. Nezar Djoeli, S.T. meminta Bank Mandiri Wilayah I Sumatera Utara untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat, terkait berita tentang aset perusahaan milik negara tersebut digunakan pihak swasta, tepatnya Rumah Dinas Bank Mandiri terletak di Jalan Listrik Medan, persis di depan Rumah Sakit Colombia Asia.

"Kita tahu hal ini diatur dalam sebuah peraturan terhadap penggunaan yang menunjukkan keterkaitan dengan yang dipergunakan secara permanen oleh pihak swasta. Kita menganggap ini merupakan pelanggaran hukum yang nantinya bisa menjadi temuan BPK " tegas Nezar Djoeli, Selasa (28/7/2026).

Dan temuan-temuan ini, lanjutnya, kemungkinan besar bisa menjadi pintu masuk bagi kejaksaan atau kepolisian dalam menginvestigasi penggunaan area tersebut.

Baca Juga:

• DPP HARI Soroti Sikap Wali Kota Malang Tolak Program MBG, Nezar Djoeli: Mendagri Harus Beri Sanksi Tegas
• Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Polri Sebut Proses Hukum Sesuai Prosedur

"Kita minta kepada kejaksaan dan pihak aparat penegak hukum lainnya untuk menjadikan ini pintu masuk melakukan audit dan penyidikan. Karena ini sudah menyalahi aturan," kata Nezar lagi.

Untuk itu, ia meminta agar pihak Bank Mandiri Wilayah I Sumatera Utara memberikan penjelasan kepada masyarakat akan keberadaan rumah dinas yang dipergunakan untuk lahan parkir yang dikelola oleh salah satu perusahaan swasta.

Baca Juga:

• Kejatisu Didesak Periksa Dugaan Korupsi Miliaran Di Diskominfo Sumut
• Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT Ke-81 RI di Masjid Al Munawwarah Sukses

"Dan kali ini, apakah Bank Mandiri sudah kehilangan core bisnisnya sebagai pemberian investasi terhadap kredit-kredit makro maupun mikro di masyarakat, atau memang terjadi sesuatu, hingga aset pun disewakan pada pihak swasta. Ataukah, ada pihak atau oknum tertentu di antara para petinggi-tinggi yang melihat ada peluang bisnis yang bisa menguntungkan pribadi yang kita sebut Itu adalah sebuah korupsi," tutupnya.

Diketahui, sesuai dengan aturan mengenai rumah dinas (rumah negara) di Indonesia diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994yang diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, sertaPeraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008. Rumah dinas dibagi menjadi tiga golongan dengan ketentuan dan fungsi yang berbeda.

Penggolongan Rumah Dinas (Rumah Negara) :

Golongan I:Rumah jabatan untuk pejabat tertentu yang karena sifat jabatannya wajib tinggal di rumah tersebut. Rumah ini tidak boleh dialihkan status atau dipindahtangankan.

Golongan II:Rumah yang tidak terpisahkan dari instansi tertentu dan disediakan untuk pegawai negeri yang berdinas. Harus dikembalikan jika pegawai pensiun atau pindah tugas.

DPP HARI Soroti Sikap Wali Kota Malang Tolak Program MBG, Nezar Djoeli: Mendagri Harus Beri Sanksi Tegas

Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Polri Sebut Proses Hukum Sesuai Prosedur

Kejatisu Didesak Periksa Dugaan Korupsi Miliaran Di Diskominfo Sumut

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT Ke-81 RI di Masjid Al Munawwarah Sukses

DPP HARI Desak APH Tindak Tegas Koorporasi yang Terlibat Karhutla: Buka Secara Terang Benderang, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

Ini Sepak Terjang Adhi Wiharto, Politisi Gerindra Banyumas yang Terjaring OTT KPK dalam Kasus Unsoed