Luhut Tolak PT Toba Pulp Lestari! Bikin Rusak Hutan di Tapanuli

Luhut akhirnya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kembali lahan yang dikelola TPL kepada negara.

"Waktu menghadap Presiden (Prabowo) saya laporkan kepada beliau, bahwa menurut saya, Pak Presiden, karena sekarang Bapak sudah memerintahkan untuk membuat genome sequencing, dan menjadi seeding industry, pabrik bibit untuk holtikultura di Humbang Hasundutan, ya sekalian saja Pak, di relinquish tanahnya TPL itu, sehingga petani bisa kerja di sana, rakyat," papar Luhut.

Baca Juga:

• Willy Agus Utomo Sentil Luhut: Buruh Bukan Musuh, Tapi Mitra dalam Keadilan Upah
• Luhut Bocorkan 4 Pulau di Aceh Singkil Sudah Dilirik Investor Arab

Dia menyimpulkan saat ini Toba Pulp Lestari sejatinya sudah cukup untuk mengeruk keuntungan dari bumi Tapanuli. Luhut menyatakan operasional perusahaan tersebut tidak benar.

"Jadi, menurut saya, nggak ada gunanya itu lagi Toba Pulp itu. Toba Pulp, sudah cukup itu. Itu kan sebenarnya enggak benar," tegas Luhut.

Luhut pun memberikan pesan untuk tidak pernah membuat kebijakan yang membahayakan masa depan generasi muda, terutama dalam hal pelestarian lingkungan.

"Selalu menjadi pertimbangan saya dalam menentukan setiap kebijakan. Seakan menjadi "reminder" bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini adalah warisan bagi anak cucu kita nanti. Karena itu, saya sudah menyampaikan kepada Presiden @prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Kami akan ubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan. Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat," pesan Luhut.

Di ruang publik, seringkali muncul berbagai persepsi tentang mereka yang mengabdi di dalam pemerintahan. Dirinya memandang hal ini sebagai masukan akan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap yang jujur dan terbuka.

"Karena itu, menanggapi berbagai tuduhan yang bergulir, saya ingin menegaskan satu hal: dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka. Transparansi dan keadilan harus berjalan beriringan, agar ruang publik tidak dipenuhi prasangka, sehingga perjuangan kita tetap fokus pada satu tujuan, yakni masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan," tutup Luhut.

(Wan/okz)

Willy Agus Utomo Sentil Luhut: Buruh Bukan Musuh, Tapi Mitra dalam Keadilan Upah

Luhut Bocorkan 4 Pulau di Aceh Singkil Sudah Dilirik Investor Arab