Minggu, 05 Juli 2026

Dua Dugaan Korupsi Mengguncang Langkat, PERMADA Desak APH Usut Tuntas Pengadaan Dinkes dan Proyek PUTR

Faliruddin Lubis - Jumat, 30 Januari 2026 13:59 WIB
Dua Dugaan Korupsi Mengguncang Langkat, PERMADA Desak APH Usut Tuntas Pengadaan Dinkes dan Proyek PUTR
IST
Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Ariswan.

Selain itu, Ariswan menilai temuan kendaraan dinas yang belum dilengkapi dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB sebagai persoalan hukum serius.

Menurutnya, pengadaan dan penggunaan aset negara tanpa kepastian legalitas administrasi melanggar ketentuan pengelolaan barang milik daerah dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara pidana maupun administrasi.

Baca Juga:

Tidak hanya pada sektor kesehatan, Ariswan juga menanggapi dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat yang dikeluhkan masyarakat karena kualitas pekerjaan yang dinilai jauh dari spesifikasi teknis.

Ia menilai pekerjaan infrastruktur yang cepat mengalami kerusakan meskipun baru selesai dikerjakan patut diduga tidak sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, dan nilai anggaran yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Menurut Ariswan, hasil pekerjaan yang tidak sebanding dengan nilai anggaran dapat mengindikasikan adanya praktik pengurangan volume, penggunaan material di bawah standar, atau persekongkolan antara pejabat terkait dengan pihak pelaksana.

Perbuatan semacam ini, apabila terbukti, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Ariswan menilai sikap pejabat yang tidak kooperatif terhadap upaya konfirmasi publik dan media juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, sikap tersebut justru memperkuat dugaan adanya persoalan hukum yang disembunyikan dari publik.

Atas dasar itu, Ariswan mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh, profesional, dan independen terhadap kedua perkara tersebut.

Ia meminta agar aparat tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi menelusuri seluruh alur penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.

Tags
beritaTerkait
Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir  Ingatkan Anggota Jangan Terlibat  Narkoba dan Judi
Family Gathering PWI Meriah, Hadiah Berlimpah ...
Antusiasme Warga Simalungun Sambut Ranperda Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan
Bupati Langkat Syah Afandin Di-OTT KPK, Nih Sikap Tegas PAN
Syah Afandin Di-OTT KPK, Tiorita Surbakti, Wakil Bupati Langkat Berpotensi Ditunjuk Jadi Pj
Ini Nama 6 Orang Ditangkap KPK Bersama Bupati Langkat Syah Afandin
komentar
beritaTerbaru