Dua Dugaan Korupsi Mengguncang Langkat, PERMADA Desak APH Usut Tuntas Pengadaan Dinkes dan Proyek PUTR

Ariswan menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu, guna memastikan siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan anggaran tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum di sektor pelayanan publik dan infrastruktur akan berdampak langsung pada kerugian negara serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga:

• RSUD Haji Amri Tambunan Sukses Lakukan Coiling Aneurisma Perdana
• Lima Menit di Ruang Sidang, JPU Smartboard Tebing Tinggi Tetap pada Tuntutan

Menurut Ariswan, kasus-kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan kunci utama dalam mencegah praktik korupsi serta memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

• Semarak HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Dinas SDABMBK Bagikan Bendera Merah Putih Kepada Masyarakat
• Revisi RTRW Sumut Diminta Berbasis Data

Pada Jumat, 30 Januari 2026, redaksi berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 0812-630X-XXX serta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat di nomor 0812-6830-XXXX guna meminta klarifikasi dan hak jawab atas sejumlah dugaan tersebut.

Namun hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada tanggapan maupun pernyataan resmi yang disampaikan oleh kedua pejabat dimaksud, sehingga klarifikasi dari pihak terkait masih belum diperoleh.(REZ/DRM)

RSUD Haji Amri Tambunan Sukses Lakukan Coiling Aneurisma Perdana

Lima Menit di Ruang Sidang, JPU Smartboard Tebing Tinggi Tetap pada Tuntutan

Semarak HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Dinas SDABMBK Bagikan Bendera Merah Putih Kepada Masyarakat

Revisi RTRW Sumut Diminta Berbasis Data

Insiden Kebakaran KMP Putri Yasmin, Terjadi Kepanikan di Tengah Laut

Pemprov Sumut Tegaskan Probis-UHC, Warga Cukup Tunjukkan KTP untuk Berobat