Dua Kadis Mengundurkan Diri, Isu “Sakit” di Era Kepemimpinan Bobby Kian Disorot

POSMETROMEDAN, Medan – Gelombang pengunduran diri pejabat kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Fitra Kurnia serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hendra Dermawan resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Alasan pengunduran diri yang beredar ke publik kembali mengarah pada faktor kesehatan. Namun, fenomena ini justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat di era kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution disebut-sebut "mendadak sakit" atau memilih mundur dari jabatan strategis.

Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi publik: benarkah murni karena faktor kesehatan, atau ada tekanan dan persoalan lain yang lebih serius di balik layar pemerintahan?

Baca Juga:

• Kolaborasi TP PKK Sumut dan Deli Serdang Dorong Keripik Ubi Naik Kelas
• Pemkab Deli Serdang Perkuat Sinergi PAD dan DBH Pajak Provinsi

Pengamat kebijakan publik menilai, mundurnya dua kepala dinas penting tidak bisa dilihat sebagai peristiwa biasa. Disperindag ESDM dan PUPR merupakan dua dinas strategis yang berkaitan langsung dengan sektor anggaran besar, proyek infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya.

"Kalau satu dua pejabat mundur karena sakit mungkin wajar. Tapi kalau berulang dan terjadi pada pejabat strategis, publik berhak curiga. Bisa jadi ada tekanan kerja yang ekstrem, konflik internal, atau persoalan kebijakan yang tidak sejalan," ujar salah satu pengamat yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga:

• Dituding Mengundurkan Diri Terkait Proses Hukum, Nanik S Deyang: Saya ‘Mbahnya’ Wartawan
• Percepat Pemulihan Daerah,Pemko Medan Optimalkan TKD Tambahan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan rinci dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait alasan detail pengunduran diri kedua pejabat tersebut. Gubernur Bobby Nasution juga belum memberikan pernyataan resmi yang menjawab keresahan publik mengenai maraknya pejabat "mendadak sakit" di masa kepemimpinannya.

Masyarakat pun mendesak adanya keterbukaan informasi agar tidak muncul dugaan adanya persoalan non-medis, mulai dari tekanan politik, beban target kerja yang tidak realistis, hingga potensi masalah hukum yang belum terungkap ke publik.

Transparansi dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga, sekaligus memastikan roda birokrasi berjalan sehat, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam praktiknya.( Rez)

Kolaborasi TP PKK Sumut dan Deli Serdang Dorong Keripik Ubi Naik Kelas

Pemkab Deli Serdang Perkuat Sinergi PAD dan DBH Pajak Provinsi

Dituding Mengundurkan Diri Terkait Proses Hukum, Nanik S Deyang: Saya ‘Mbahnya’ Wartawan

Percepat Pemulihan Daerah,Pemko Medan Optimalkan TKD Tambahan

Truk CPO Hantam Tugu Perjuangan Berastagi, Ada Apa Gerangan ?

Korban Gagal! Ronald Koeman Tinggalkan Belanda, Ini 7 Pelatih Dipecat dan Mundur di Piala Dunia 2026