Menurut Bupati, perlu adanya keseragaman implementasi di seluruh daerah agar penggunaan IKD benar-benar efektif dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan di lapangan.
Sementara itu, Wabup menyoroti tentang persoalan pemenuhan kebutuhan lahan serta kejelasan status aset pemerintah daerah yang berdiri di atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU), khususnya lahan eks PTPN II.
Baca Juga:
Dijelaskan, sekitar 60 persen wilayah Deli Serdang merupakan kawasan perkebunan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan ruang untuk pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik.
Saat ini, terdapat kurang lebih 200 aset milik Pemkab Deli Serdang yang berdiri di atas lahan perkebunan berstatus HGU, di antaranya sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan kantor desa.
Baca Juga:
"Kami telah menyurati Kemendagri terkait kurang lebih 200 aset tersebut. Kami memohon arahan dan kepastian hukum agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status lahan," jelas Wabup.
Lebih jauh diungkapkan, keberadaan lahan eks HGU PTPN II seluas kurang lebih 5.000 hektare (Ha) yang masaH berlakunya berakhir sekitar tahun 2000 dan hingga kini belum memiliki kejelasan status hukum. Lahan tersebut dinilai dalam kondisi terlantar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kami memohon agar pemerintah kabupaten diberikan kapasitas dan kewenangan untuk melakukan penertiban serta penataan ruang terhadap lahan tersebut, termasuk terhadap masyarakat yang telah menduduki lahan, sehingga tercipta kepastian hukum dan pemanfaatan yang lebih produktif," harap Wabup.
Kejelasan status lahan eks HGU tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai program strategis daerah, termasuk pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menjawab persoalan yang disampaikan Bupati perihal jalan nasional dan provinsi di Deli Serdang yang rusak, Dirjen OTDA Kemendagri, Dr Cheka Virgowansyah SSTP ME mengemukakan, akan mengomunikasikan masalah tersebut ke kementerian terkait dan hasilnya akan segera disampaikan kepada Pemkab Deli Serdang.
Mengenai persoalan lahan eks HGU, Dirjen OTDA menganjurkan agar Pemkab Deli Serdang kembali mengirimkan surat resmi beserta data pendukung untuk segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan direktorat maupun kementerian/lembaga terkait.
Posmetro Medan, Medan Transformasi layanan transportasi digital di Kota Medan memasuki babak baru melalui diskusi strategis antara Pemko Me
Bisnis 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menggelar acara pelepasan dan perpisahan dengan Dr. Harli Siregar, SH.,M.Hum yang aka
Medan 4 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Riuh tawa anakanak di bawah rindangnya pepohonan di Taman Ahmad Yani Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (28/4/2026),
Medan 4 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Seluruh catatan dan rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran
Medan 4 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Pemko Medan terus memacu percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bus Rapid Transit MedanBinjaiDeli Serdang (BRT
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Wali Kota Medan Rico Waas, menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan tidak mengintervensi proses pemilihan
Medan 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Berbekal kerja keras dan kekompakan, akhirnya, Tim Khusus Anti Bandit ( Tekap) Polsek Medan Kota yang dikomandoi,
Kriminal 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Pematang Siantar Kapolres Pematangsiantar, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak SH. SIK. MH, hadir menjadi pembina upacara bendera d
Sumut 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Belawan Respon cepat ditunjukkan oleh Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Belawan dalam mengungkap kasus
Kriminal 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN,DAIRI Polres Dairi menggelar konferensi pers terkait hasil pengungkapan narkotika yang berlangsung sejak Bulan Januari hing
Kriminal 7 jam lalu