Aktivis Labuhanbatu: Putusan MK Wajibkan BPK Jadi Rujukan Tunggal Korupsi

Hanafiah juga memberikan peringatan keras kepada para pelapor kasus korupsi. Menurutnya, melaporkan dugaan korupsi ke APH kini butuh "amunisi" yang lengkap, bukan sekadar surat kaleng.

Dia merincikan tiga skema pembuktian yang wajib dipahami publik agar laporan tidak berujung fitnah.

Baca Juga:

• Satresnarkoba Polres Tapteng Bekuk Pengedar Sabu di Tapian Nauli, Sejumlah Barang Bukti Disita
• Tim Satgas Percepatan Rehabitas dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumut Aceh Monitoring dan Evaluasi di Pakpak Bharat

Pertama, Kasus Mark Up: Pelapor wajib menyertakan bukti harga pasar sebagai pembanding. "Jika harga beli Rp1.000 tapi di pasar Rp500, bukti pembanding itu harus ada di tangan pelapor!" ujarnya.

Kedua, Pemotongan Dana: Jika anggaran Rp1.000 tapi hanya dibayarkan Rp750, pelapor harus mengantongi bukti pernyataan dari penerima uang.

Baca Juga:

• Humbang Hasundutan Terima Bantuan 1.077 Ton Pakan Ternak Senilai Rp16 M dari Kementan
• Polsek Berastagi Sapa dan Bantu Pendataan Warga Kurang Mampu

Ketiga, Proyek Fiktif: Pelapor harus mampu menguraikan secara detail kegiatan mana yang dicairkan dananya namun nol realisasi di lapangan.

"Laporan yang asal-asalan hanya akan menimbulkan keresahan dan fitnah. Ingat, pelapor akan dimintai keterangan dan bukti. Jangan sampai niat melaporkan korupsi justru menjadi bumerang hukum," pungkasnya. (HBB)

Satresnarkoba Polres Tapteng Bekuk Pengedar Sabu di Tapian Nauli, Sejumlah Barang Bukti Disita

Tim Satgas Percepatan Rehabitas dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Sumut Aceh Monitoring dan Evaluasi di Pakpak Bharat

Humbang Hasundutan Terima Bantuan 1.077 Ton Pakan Ternak Senilai Rp16 M dari Kementan

Polsek Berastagi Sapa dan Bantu Pendataan Warga Kurang Mampu

Ini Dia Kegiatan Suling alias Subuh Keliling Ala Kapolres Sibolga

Camat Medan Baru Frans Siahaan Terima Piagam BPJS Ketenagakerjaan, Diserahkan Langsung Wali Kota Rico Waas