Aktivis Labuhanbatu: Putusan MK Wajibkan BPK Jadi Rujukan Tunggal Korupsi

Hanafiah juga memberikan peringatan keras kepada para pelapor kasus korupsi. Menurutnya, melaporkan dugaan korupsi ke APH kini butuh "amunisi" yang lengkap, bukan sekadar surat kaleng.

Dia merincikan tiga skema pembuktian yang wajib dipahami publik agar laporan tidak berujung fitnah.

Baca Juga:

• Di SMP Negeri 1, Bhabikamtibmas Polsek Siantar Timur Monitoring Distribusi MBG
• ASN Kristen Protestan Pemko Sibolga Ibadah di Aula Dinas PP dan KB

Pertama, Kasus Mark Up: Pelapor wajib menyertakan bukti harga pasar sebagai pembanding. "Jika harga beli Rp1.000 tapi di pasar Rp500, bukti pembanding itu harus ada di tangan pelapor!" ujarnya.

Kedua, Pemotongan Dana: Jika anggaran Rp1.000 tapi hanya dibayarkan Rp750, pelapor harus mengantongi bukti pernyataan dari penerima uang.

Baca Juga:

• Polres Dairi Lewat Sat Binmas Tertibkan Arus Lalin di Antrean SPBU
• Sat Binmas Polres Pematangsiantar Giat Sambang Kamtibmas

Ketiga, Proyek Fiktif: Pelapor harus mampu menguraikan secara detail kegiatan mana yang dicairkan dananya namun nol realisasi di lapangan.

"Laporan yang asal-asalan hanya akan menimbulkan keresahan dan fitnah. Ingat, pelapor akan dimintai keterangan dan bukti. Jangan sampai niat melaporkan korupsi justru menjadi bumerang hukum," pungkasnya. (HBB)

Di SMP Negeri 1, Bhabikamtibmas Polsek Siantar Timur Monitoring Distribusi MBG

ASN Kristen Protestan Pemko Sibolga Ibadah di Aula Dinas PP dan KB

Polres Dairi Lewat Sat Binmas Tertibkan Arus Lalin di Antrean SPBU

Sat Binmas Polres Pematangsiantar Giat Sambang Kamtibmas

Kedokteran Unimed Laris Manis, Kuota cuma 50 Orang, Daftar 1000

MPDN Pematangsiantar-Simalungun Rapat Klarifikasi, Fokus pada Pemahaman Bersama dan Solusi