Cegah Penyebaran HIV/AIDS di Lapas, Ketum HARI Desak Kementerian IMIPAS Wajibkan Cek Darah Napi

POSMETRO MEDAN– Ketua Umum Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI), Bachtiar SH melontarkan desakan keras kepada Pemerintah Pusat. Ia meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera memberlakukan prosedur cek darah bagi seluruh narapidana guna mendeteksi penularan HIV/AIDS.

Langkah ini dinilai krusial mengingat penyebaran virus mematikan tersebut telah lama menjadi momok menakutkan, terutama di lingkungan padat seperti Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Kita berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Imipas dan Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan cek setiap para napi yang akan masuk ke Rutan maupun di Lapas," ujar Bachtiar kepada wartawan di Medan, Jumat (24/4/2026).

Baca Juga:

• CFD Pekan Kedua, Wujud Efisiensi Pemkab Deli Serdang
• 44 Warga Binaan Beresiko Tinggi dari Sumut Dipindahkan ke Nusakambangan

Menurut Bachtiar, prosedur cek darah sejak dini akan mempermudah petugas untuk memetakan warga binaan mana yang sudah terindikasi HIV maupun AIDS. Hal ini merupakan bentuk tindakan preventif agar penularan tidak meluas di dalam sel.

Bachtiar juga membandingkan standar kesehatan penjara di Indonesia dengan negara luar yang dianggapnya jauh lebih maju dalam hal proteksi kesehatan warga binaan.

Baca Juga:

• 44 Bang Napi Asal Sumut Dipindahkan ke Nusakambangan
• Senyum Ceria Siswa Sambut MBG Perdana di MIN 7 Palas

"Di banyak negara, kebijakan ini telah dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Mengapa pemerintah Indonesia ketinggalan dalam bidang kesehatan untuk para napi? Ini seharusnya sudah dilakukan di semua Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia," tegasnya.

Selain pendataan yang akurat melalui sinergi Kementerian Imipas dan Kementerian Kesehatan, Bachtiar mengusulkan adanya kebijakan isolasi yang manusiawi. Ia menyarankan agar warga binaan yang terinfeksi ditempatkan dalam satu blok khusus atau pengelompokan tertentu.

Hal ini bukan untuk diskriminasi, melainkan demi mempermudah pemantauan medis dan pemberian edukasi intensif.

"Kebijakan Kementerian Imipas untuk membuat satu blok untuk dilakukan isolasi ataupun grup kelompok yang terindikasi HIV dan AIDS sangat penting. Jadi dilakukan edukasi, sehingga apabila warga binaan ini keluar dari Lapas, mereka sudah paham cara menjaga diri agar tidak menularkan kepada masyarakat luas," pungkasnya.

Bachtiar juga berharap Kementerian IMIPAS bisa berkoloborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun gedung khusus napi yang terindikasi erindikasi HIV/ AIDS.

"Terkait anggaran, pemerintah pusat bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun gedung khusus napi pengidap HIV/ AIDS, guna menopang anggaran yang minim di Kementerian IMIPAS," saran Bachtiar.

Atau, lanjutnya, "Harapan kita Anggota DPR RI juga bisa memberikan anggaran kepada Kementerian IMIPAS terkait pencegahan penularan penyakit HIV/ AIDS di lingkungan Rutan dan Lapas." (Dam).

CFD Pekan Kedua, Wujud Efisiensi Pemkab Deli Serdang

44 Warga Binaan Beresiko Tinggi dari Sumut Dipindahkan ke Nusakambangan

44 Bang Napi Asal Sumut Dipindahkan ke Nusakambangan

Senyum Ceria Siswa Sambut MBG Perdana di MIN 7 Palas

Raden Ajeng Kartini Sebagai Pelopor Emansipasi Perempuan di Indonesia.

Kartini di Balik Sapu Perempuan-perempuan Penjaga Kota