POSMETRO MEDAN- Jagat maya kini lagi-lagi kembali disuhuhi oleh "drama kantor" yang episodenya sangat salah tempat.
Niat hati mungkin ingin mencari ruang privat, namun apa daya mereka lupa bahwa kamera CCTV tidak pernah tidur siang ataupun malam.
Ruang kerja yang seharusnya menjadi tempat mengabdi kepada negara dan masyarakat malah berubah fungsi menjadi lokasi tindakan asusila.
Baca Juga:
Ya, viral di media sosial, 2 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar (Sumatera Barat).
Baca Juga:
Salah satunya bukan pejabat sembarangan, melainkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumbar.
Aksi tidak pantas itu terekam dengan jelas oleh pantauan CCTV dan rekamannya sukses bocor hingga viral ke seantero media sosial.
Sadar kelakuannya sudah menjadi tontonan gratis warganet, sang Kepala Biro akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya karena menanggung malu.
Kelakuan dua abdi negara ini bagaikan menampar wajah institusinya sendiri.
Ketua Senat Mahasiswa (Sema) UIN Imam Bonjol Padang, Habib Prananda Andi, langsung melayangkan kritik tajam yang menohok.
Habib menyoroti narasi agamis "Sumbar Madani" yang selama ini rajin didengungkan oleh Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasko Ruseymi.
Menurut Habib, --seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @KATA KATA KOTA KITA yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 26 Agustus 2026-- kampanye nilai agama dan adat itu kini terlihat layaknya pencitraan semata demi menarik simpati publik, sementara di tubuh internal Pemprov sendiri moralnya ternyata masih "korslet".
Bagi kalangan mahasiswa, insiden memalukan ini seharusnya menjadi tamparan keras sekaligus momentum bersih-bersih besar-besaran bagi Pemprov Sumbar.
Nilai-nilai moral yang rajin diceramahkan ke masyarakat seharusnya sudah selesai dan diterapkan secara tuntas di lingkungan pemerintahan itu sendiri.
Habib menyindir agar para pemangku kebijakan menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan.
Jangan sampai hanya menggaungkan agama dan adat istiadat demi panggung politik semata.
Tentu saja, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar.
Namun, Habib memberikan peringatan ekstra.
Jika nanti oknum tersebut diberi sanksi berat atau dipecat, itu adalah kewajiban mutlak pemerintah untuk bersih-bersih.
Publik tidak perlu memberikan standing ovation atau apresiasi berlebihan layaknya menyambut pahlawan.
Skandal ini menjadi pengingat kocak namun miris bahwa sebelum sibuk menasihati orang lain, pastikan dulu kelakuan di kantor sudah benar dan beradab.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi dalam keterangan tertulisnya pada Senin (24/8/2026) mengatakan pihaknya langsung melakukan klarifikasi hal itu setelah menerima rekaman video memalukan dimaksud.***
Tags
beritaTerkait
komentar