Kasus eks Camat Medan Maimun, Sinyal Bangkrutnya Etika Jabatan

Durasi penyalahgunaan selama berbulan-bulan menegaskan lemahnya pengawasan internal. Audit dan monitoring KKPD tidak berfungsi sebagai pencegahan dini, sehingga kerugian baru terdeteksi ketika angkanya sudah mencapai miliaran. Celah pengawasan yang lebar memberi ruang bagi pejabat untuk menyalahgunakan fasilitas publik tanpa alarm. Di titik ini, Inspektorat harus bekerja lebih tajam, lebih gigih, dan tak kenal kompromi, karena sangat mungkin pejabat yang bersangkutan tidak sendirian dalam praktik ini.

Baca Juga:

• YLBH Keadilan Setara–Polres Tanjungbalai Kompak Dorong Restorative Justice
• LBH Keadilan Setara Dorong Pemenuhan Hak Hukum Warga Binaan, Jajaki MoU dengan Lapas TBA

Kasus ini juga menguak kegagalan seleksi dan pembinaan pejabat struktural. Camat memegang kewenangan strategis, mengelola anggaran, dan menjadi wajah pemerintah di tingkat lokal. Jika akses langsung ke fasilitas negara bisa disalahgunakan begitu bebas, standar integritas dan mekanisme pembinaan etik terbukti lemah dan tidak memadai.

Baca Juga:

• Kejari Belawan Musnahkan Barang Bukti 216 Perkara
• Dugaan Pungli Uang Perpisahan di SDN 05 Rantau Utara, Praktisi Hukum: Terancam 9 Tahun Penjara

"Secara hukum, tindakan ini jelas termasuk penggelapan dalam jabatan dan korupsi," kata nya.

Dosen hukum UMSU ini menilai mengandalkan sanksi administratif semata memberi pesan: "Asal tidak ketahuan publik, kerugian negara bisa dinegosiasikan." Efek jera yang sejati hanya lahir dari kepastian hukum, pemulihan kerugian negara, dan konsekuensi jabatan yang tegas melalui jalur pidana.

Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 522, Pasal 603, Pasal 604, dan Pasal 58 KUHP Baru.

Kasus eks Camat Medan Maimun jauh melampaui cerita judi online. Kasus itu menjadi pertanda nyata bangkrutnya etika jabatan dan lemahnya pengawasan internal." Tanpa Inspektorat yang sigap dan penegakan hukum yang konsisten, fasilitas publik tetap rentan disalahgunakan, sementara jargon integritas birokrasi hanyalah hiasan manis yang menutupi lubang sistemik," tutupnya. ( Maldi)

YLBH Keadilan Setara–Polres Tanjungbalai Kompak Dorong Restorative Justice

LBH Keadilan Setara Dorong Pemenuhan Hak Hukum Warga Binaan, Jajaki MoU dengan Lapas TBA

Kejari Belawan Musnahkan Barang Bukti 216 Perkara

Dugaan Pungli Uang Perpisahan di SDN 05 Rantau Utara, Praktisi Hukum: Terancam 9 Tahun Penjara

LBH Keadilan Setara Hadir, Wali Kota Tanjungbalai Dukung Perluasan Bantuan Hukum Gratis

Menguatkan Peran Petani Perempuan Menuju Kesejahteraan