Saat Kortastipidkor Polri Menyasar Jampidsus, Sinergi Penegakan Hukum atau Awal Saling Serang?

POSMETRO MEDAN,Jakarta – Penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terhadap sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadi perhatian luas publik.

Langkah tersebut dinilai sebagai salah satu peristiwa paling krusial dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menilai tindakan yang dilakukan Kortastipidkor Polri patut diapresiasi apabila seluruh prosesnya dilakukan berdasarkan alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.

Baca Juga:

• Praperadilan Febrie Dimulai, Gugat Polri-Kejagung, Hakim Tegaskan Independensi
• Bhabinkamtibmas Polsek Salapian Sosialisasikan Aplikasi Super APP Polri kepada Masyarakat

"Langkah penggeledahan tersebut menunjukkan komitmen bahwa prinsip equality before the law harus benar-benar diterapkan. Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi penegak hukum," ujar Azmi dalam keterangannya yang diterima wartawan, Kamis (9/7/2026).

Menurut Azmi, informasi mengenai ditemukannya sebuah brankas tersembunyi yang diduga berisi emas batangan dalam jumlah besar serta uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah menjadi temuan yang sangat serius dan harus dibuktikan melalui proses penyidikan secara transparan.

Baca Juga:

• Kapolrestabes Medan Hadiri Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Polri dan Salurkan Bakti Sosial
• Kejaksaan Agung Mengaku Harus Hati-hati Usut Kasus TPPU Eks Jampidsus

Ia menegaskan, apabila temuan tersebut benar berkaitan dengan seorang penyelenggara negara atau pejabat publik, maka asal-usul seluruh aset wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme pembuktian mengenai legalitas kepemilikan harta kekayaan.

"Setiap kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan pejabat publik tentu akan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Seluruh proses pembuktiannya harus dilakukan secara profesional dan objektif," katanya.

Azmi memandang, penggeledahan tersebut bukan sekadar tindakan penyidikan biasa, melainkan menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum juga dapat saling mengawasi dalam koridor hukum.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan perkara tersebut akan menjadi ujian bagi independensi Kortastipidkor Polri sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi institusi Kejaksaan Agung dalam memperkuat sistem pengawasan internal.

"Peristiwa ini berpotensi menjadi momentum pembenahan besar di internal lembaga penegak hukum. Jika proses hukumnya berjalan secara profesional, maka kepercayaan publik justru akan meningkat," ujarnya.

Di sisi lain, Azmi mengakui operasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Salah satunya mengenai kemungkinan adanya dinamika hubungan antarlembaga penegak hukum, mengingat Jampidsus selama ini dikenal menangani berbagai perkara korupsi berskala besar.

Ia menyebut publik tentu bertanya-tanya apakah langkah tersebut murni merupakan proses penegakan hukum atau terdapat dinamika lain di baliknya.

"Pertanyaan seperti itu wajar muncul di ruang publik. Namun semuanya harus dijawab melalui proses hukum yang transparan, bukan melalui opini ataupun narasi yang berkembang," katanya.

Azmi menilai, apa pun dinamika yang terjadi, penanganan perkara tersebut harus tetap mengedepankan asas profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan kesan adanya konflik kepentingan maupun perseteruan antarlembaga.

Lebih lanjut, Azmi berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat menjadi titik balik dalam memperkuat integritas lembaga penegak hukum di Indonesia.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga ingin melihat bahwa seluruh aparat penegak hukum diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun institusinya.

"Peristiwa ini semestinya menjadi momentum memperkuat transparansi dan akuntabilitas seluruh institusi penegak hukum. Jika dijalankan secara profesional, ini dapat menjadi babak baru dalam pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia," pungkasnya.(RED)

Praperadilan Febrie Dimulai, Gugat Polri-Kejagung, Hakim Tegaskan Independensi

Bhabinkamtibmas Polsek Salapian Sosialisasikan Aplikasi Super APP Polri kepada Masyarakat

Kapolrestabes Medan Hadiri Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Polri dan Salurkan Bakti Sosial

Kejaksaan Agung Mengaku Harus Hati-hati Usut Kasus TPPU Eks Jampidsus

Kapolresta Banda Aceh Diperiksa di Divpropam Mabes Polri.

Polres Asahan Doa Bersama dan Syukuran atas Predikat Pelayanan Prima dari Kapolri