Dalam kesempatan tersebut turut dibahas rencana pembangunan Jalan Tol Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan koridor JTTS di wilayah Aceh.
Ruas ini dinilai memiliki urgensi strategis karena tidak hanya memperkuat konektivitas antara Sumatra Utara dan Aceh, tetapi juga mendukung kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana, khususnya banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
Baca Juga:
Kehadiran ruas tersebut diharapkan mampu mempercepat mobilisasi personel dan penyaluran bantuan kemanusiaan jika terjadi bencana, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan ketahanan jaringan transportasi di wilayah Sumatera Bagian Utara.
Secara ekonomi, koridor Pangkalan Brandan–Langsa diproyeksikan mampu memberikan penghematan jarak tempuh hingga 15,03%, penghematan waktu perjalanan sebesar 51,78%, serta memiliki Kelayakan Ekonomi/ Economic Internal Rate of Return (EIRR) sebesar 13,24%, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pemerataan pembangunan di kawasan Sumatera Utara dan Aceh (Core,2024).
Baca Juga:
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan koridor Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah utara, khususnya penyelesaian ruas Pangkalan Brandan–Langsa serta rencana pembangunan Langsa– Aceh Tamiang yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas dan ketahanan wilayah.
"Kami berharap trase Jalan Tol Pangkalan Brandan–Langsa dapat segera memasuki tahap konstruksi sehingga konektivitas Medan hingga Aceh dapat segera terwujud. Komisi VI DPR RI juga mendukung rencana pembangunan ruas Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan koridor Jalan Tol Trans Sumatera," katanya.
"Kami akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, Danantara Indonesia, dan Hutama Karya agar pembangunan kedua ruas ini dapat segera direalisasikan mengingat manfaat strategisnya dalam memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, serta mendukung kelancaran mobilisasi logistik dan
penanganan kebencanaan," ujar Andre.
Sementara itu, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan apresiasiatas dukungan Komisi VI DPR RI. "Hutama Karya mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pemerintah di sektor BUMN, khususnya dalam memastikan keberlanjutan penugasan pembangunan JTTS.
"Dukungan tersebut menjadi faktor penting agar pembangunan JTTS dapat terus berjalan sesuai target sehingga manfaat konektivitas, pemerataan ekonomi, dan peningkatan daya saing wilayah dapat segera dirasakan masyarakat, terkait Huntara juga akan kami koordinasikan dengan Danantara dan instansi terkait untuk tindaklanjutnya," imbuh Iwan.
Tags
beritaTerkait
komentar