POSMETRO MEDAN, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Penangkapan Bupati berparas cantik itu berlangsung di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, dan langsung diikuti dengan pengamanan sejumlah pihak terkait. Fadia Arafiq kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan.
Baca Juga:
"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya Bupati," katanya saat dimintai keterangan Selasa pagi.
Selain penangkapan, operasi KPK juga berdampak pada struktur pemerintahan daerah. Pagi hari ini, petugas KPK menyegel kantor Bupati Pekalongan dan beberapa ruang kerja kepala dinas di Gedung Setda Kabupaten Pekalongan.
Baca Juga:
Segel bertuliskan 'DALAM PENGAWASAN KPK' terlihat menutup akses sejumlah ruang kerja di lantai dua gedung tersebut, termasuk kantor Sekretariat Daerah dan ruang Kepala Dinas PUPR Taru.
Langkah penyegelan ini menjadi bentuk pengawasan langsung dari KPK terhadap aktivitas di lingkungan Pemkab Pekalongan selama proses hukum berjalan.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum semua pihak yang diamankan dalam OTT ini.
Namun, hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun penjelasan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki.
"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Budi Prasetyo menambahkan.
Fadia Arafiq dikenal sebagai Bupati Pekalongan yang telah menjabat sejak periode sebelumnya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kekayaan yang dilaporkan mencapai sekitar Rp85,6 miliar, mencakup aset tanah, investasi, dan kendaraan dinas.
Di bawah kepemimpinannya, beberapa isu pemerintahan daerah sempat mencuat, termasuk keluhan warga terkait infrastruktur dan masalah rob di sejumlah desa pesisir.
Kasus ini menambah daftar penindakan korupsi yang melibatkan kepala daerah oleh KPK sepanjang tahun 2026. Pengamat hukum menilai OTT sebagai alat penegakan hukum yang efektif, namun menekankan pentingnya transparansi agar publik dapat menerima hasilnya sebagai tindakan yang adil dan kredibel. (Fajar)
POSMETRO MEDAN, Tanjungbalai Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyatakan ratusan pedagang pasar Bahagia yang menggunakan fasilitas
Sumut 7 menit lalu
POSMETRO MEDANMandailing Natal Tim gabungan Brimob bersama Ditreskrimsus Polda Sumut menyita 14 eskavator di lokasi tambang emas ilegal di
Sumut 38 menit lalu
POSMETRO, MEDAN, Medan Forum Zakat Sumatera Utara (FOZ Sumut) menggelar kegiatan buka puasa bersama di Ayam Bakar Wong Solo, Senin (2/3/202
Medan 53 menit lalu
Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Sumatera Utara (Sumut) mulai menunjukkan tren penurunan.
Bisnis 53 menit lalu
Mobil Ditabrak Kereta Api di Perlintasan Sebidang Sei Buluh, Satu Orang Luka.
Peristiwa satu jam lalu
POSMETRO MEDANAsahan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H. yang diw
Sumut satu jam lalu
Posmeto Medan, Binjai Mempererat silaturahmi serta menyemarakkan syiar Islam di Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Binjai me
Sumut satu jam lalu
KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Kantor Pemkab Disegel sebagai Tindak Lanjut OTT
Inter-Nasional 3 jam lalu
Nilai tukar Rupiah dilaporkan menguat 7 poin pada Selasa 3 Maret 2026.
Bisnis 4 jam lalu
4 Kecamatan dalam kondisi cuaca kota Medan dilaporkan cerah berawan.
Medan 4 jam lalu
