KPK Tahan Eks Dirut Hutama Karya, Negara Rugi Rp205 Miliar Akibat Rekayasa Lahan Tol

POSMETRO MEDAN, Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua mantan petinggi PT Hutama Karya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Tol Trans Sumatera. Mereka adalah mantan Direktur Utama Bintang Perbowo dan mantan Direktur Operasi M Rizal Sutjipto.

Penahanan dilakukan pada Rabu 6 Agustus 2025. Keduanya diduga kuat merekayasa proses pengadaan lahan yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp205,14 miliar.

"Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek strategis nasional," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Modus yang digunakan, menurut KPK, melibatkan manipulasi harga lahan dan rekayasa administrasi demi keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.

Proyek tol yang seharusnya mempercepat konektivitas antarwilayah di Sumatera justru dijadikan ladang korupsi oleh oknum dalam tubuh BUMN konstruksi tersebut.

Kasus ini merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya terkait indikasi korupsi dalam proyek infrastruktur strategis nasional. KPK menyebut tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara ini.

"Kami akan mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain," tambah jubir KPK.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, kedua tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung dari tanggal 6 hingga 25 Agustus di Rumah tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Asep menunturkan, berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 205,14 miliar.

Dari total kerugian tersebut, sebesar Rp 133,73 miliar dari pembayaran dari PT Hutama Karya (HK) ke PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ) atas lahan di Bakauheni dan Rp 71,41 miliar dibayarkan oleh PT HK ke PT STJ atas lahan di Kalianda.