Terkait Piala AFF U-19, HMI Cabang Medan Apresiasi Langkah Pemko Medan: PSSI Jangan Jadikan Pemko Medan Tumbal Kegiatan.

POSMETRO MEDAN, Medan-Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Medan, Mhd Farhan Abror, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan dan pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung beban pembiayaan kegiatan AFF tanpa dasar regulasi yang jelas.

Menurutnya, sikap pemerintah daerah yang berhati-hati dalam penggunaan anggaran justru merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pemerintah daerah tidak boleh dipaksa mengambil kebijakan yang berpotensi menabrak aturan hanya demi memenuhi kepentingan suatu kegiatan. APBD adalah uang rakyat yang penggunaannya harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini, kami belum melihat adanya regulasi yang secara tegas mengatur keterlibatan anggaran daerah untuk kegiatan AFF," tegas Farhan.

Baca Juga:

• Turun langsung ke Belawan–Marelan, Wali Kota Medan Gaspol Bersih-bersih dan Serap Aspirasi Warga
• Pemko Medan Hadirkan Layanan Adminduk di 21 Kecamatan, Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Dekat dan Mudah

Ia menilai bahwa dukungan terhadap sepak bola nasional tidak boleh diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran maupun fasilitas tanpa mekanisme yang jelas.

PSSI adalah organisasi olahraga yang memiliki kedudukan yang sama dengan cabang olahraga lainnya. Oleh karena itu, pemberian perlakuan khusus berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kebijakan olahraga nasional.

Baca Juga:

• PWPM: Wartawan Senior tak Boleh Dilupakan...
• Rico Waas Ajukan Pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan

Lebih lanjut, Farhan mempertanyakan logika yang menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi dari perencanaan yang semestinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan pemerintah pusat.

"Kalau memang AFF dianggap sebagai agenda prioritas Nasional, maka negara harus hadir melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jangan ketika manfaat dan pencitraannya bersifat nasional, tetapi ketika berbicara soal pembiayaan justru dibebankan kepada daerah. Ini logika yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan," katanya.

Menurutnya, keberanian pemerintah daerah untuk mengatakan "tidak" terhadap penggunaan anggaran yang tidak memiliki landasan hukum harus dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, bukan sebagai sikap anti-olahraga.

Justru pemerintah daerah sedang melindungi keuangan publik dari potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat berimplikasi hukum di kemudian hari.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, hingga penciptaan lapangan kerja. Dalam situasi tersebut, setiap rupiah APBD harus diarahkan untuk kepentingan yang benar-benar menjadi prioritas daerah.

Turun langsung ke Belawan–Marelan, Wali Kota Medan Gaspol Bersih-bersih dan Serap Aspirasi Warga

Pemko Medan Hadirkan Layanan Adminduk di 21 Kecamatan, Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Dekat dan Mudah

PWPM: Wartawan Senior tak Boleh Dilupakan...

Rico Waas Ajukan Pencabutan Perda Lembaga Kemasyarakatan

Pemko Medan Datangi Pertamina, Minta Kepastian Penyebab Antrean Panjang BBM di SPBU

Pemko Medan Segera Pasang 10.000 CCTV, Sebar di Berbagai Wilayah