"Jangan sampai semangat mendukung sepak bola dijadikan alasan untuk mengesampingkan kebutuhan rakyat yang jauh lebih mendesak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat, bukan kepada kepentingan organisasi tertentu. Karena itu, penggunaan APBD harus tetap berorientasi pada kebutuhan publik dan bukan pada tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu," lLanjut Farhan
Kabid PTKP HMI Cabang Medan juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah pusat. Menurutnya, apabila Ketua Umum PSSI sekaligus menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, maka seharusnya lebih mudah untuk memastikan dukungan anggaran dan fasilitas melalui jalur kementerian yang sah dan terencana.
Baca Juga:
" Kalau memang Ketua PSSI serius dan memiliki komitmen penuh terhadap suksesnya AFF di Sumatera Utara, maka tunjukkan melalui perencanaan anggaran yang jelas dari Kemenpora. Terbitkan skema pendanaannya, buka kepada publik sumber pembiayaannya, dan pastikan seluruh kebutuhan kegiatan ditanggung melalui mekanisme yang sesuai aturan. Jangan menjadikan pemerintah daerah sebagai jalan pintas untuk menutupi lemahnya perencanaan," katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah patut didukung karena telah memilih untuk berdiri di atas prinsip hukum dan akuntabilitas. D
Baca Juga:
alam negara hukum, kepatuhan terhadap regulasi harus ditempatkan di atas kepentingan politik, popularitas, maupun tekanan dari pihak mana pun. Sebab keberhasilan sebuah event olahraga tidak boleh dibayar dengan pengabaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(REL/WIK)
Tags
beritaTerkait
komentar