Jumat, 12 Juni 2026

DPRD Medan Soroti Proyek BRT, Lailatul Badri: Jangan Sampai Bebani APBD

Faliruddin Lubis - Jumat, 12 Juni 2026 11:19 WIB
DPRD Medan Soroti Proyek BRT, Lailatul Badri: Jangan Sampai Bebani APBD
IST
Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan.

POSMETRO MEDAN,Medan - Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun di Kota Medan kembali menuai sorotan. Sejumlah persoalan mulai dari penyempitan badan jalan, potensi kemacetan hingga beban operasional yang dinilai dapat membebani APBD Kota Medan menjadi perhatian serius DPRD Kota Medan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Dishub Provinsi Sumatera Utara, serta BPTD Kementerian Perhubungan terkait proyek BRT yang saat ini tengah berjalan.

Menurut Lailatul Badri, pihaknya tidak menolak pembangunan transportasi modern di Kota Medan, namun meminta agar seluruh dampak dan kesiapan infrastruktur benar-benar dipertimbangkan secara matang sebelum proyek dijalankan secara penuh.

Baca Juga:

"Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus tahu bahwa kami di DPRD tidak diam. Kami sudah menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran dalam rapat. Namun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki," ujar Lailatul Badri, Senin (8/6/2026).

Politisi PKB itu menyoroti kondisi ruas jalan di Kota Medan yang dinilai berbeda dengan Jakarta. Menurutnya, penyempitan jalan akibat pembangunan jalur BRT berpotensi memperparah kemacetan di sejumlah titik.

Baca Juga:

"Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Jakarta memiliki badan jalan yang jauh lebih lebar, sementara kondisi jalan di Medan rata-rata pas-pasan. Ketika sebagian ruas dipakai untuk jalur BRT, otomatis ruang kendaraan lain menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan," katanya.

Selain persoalan lalu lintas, wanita yang akrab disapa Lela ini juga mempertanyakan skema pendanaan proyek yang disebut-sebut sebagai bantuan dari Bank Dunia ( World Bank).

Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara hibah dan pinjaman luar negeri.

"Sering disebut bantuan World Bank, padahal pada kenyataannya itu tetap pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali. Ini perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi," tegasnya.

Lela juga menyinggung besarnya biaya operasional transportasi massal yang selama ini sudah berjalan di Kota Medan, seperti Trans Metro Deli atau Bus Listrik, yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tags
beritaTerkait
Kadishub Medan Permalukan Wali Kota Rico Waas
Mengaku Dikeroyok Oknum Anggota DPRD Dairi, Warga Sidikalang Lapor Polisi
Anggota DPRD Rommy Van Boy Desak Pemko Medan Bongkar Properti Hermes yang Kuasai Trotoar
Bus Rapid Transit Mebidang Ditarget Rampung 2027
Zakiyuddin Ingatkan Ancaman Banjir, Ajak Warga Jaga Lingkungan
Zakiyuddin Ajak Semua Bersinergi
komentar
beritaTerbaru