Publik menaruh ekspektasi tinggi kepada pejabat tinggi negara untuk menjaga komitmen pada kepentingan bersama, bukan membagi perhatian antara urusan negara dan urusan perusahaan. Rangkap jabatan dalam konteks ini bukan hanya soal pelanggaran norma hukum, tetapi juga pelanggaran etika dan rasa keadilan publik.
Lebih dari itu, keputusan MK juga menjadi cermin penting tentang batas-batas kuasa dalam pemerintahan. Kekuasaan yang dijalankan tanpa pengawasan etis akan mudah tergelincir ke dalam praktik-praktik eksklusif yang merugikan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga:
Dalam hal ini, publik berhak menuntut agar pejabat negara tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan kenegarawanan.
Respons terhadap putusan MK tersebut kini menjadi ujian bagi para wakil menteri yang diketahui masih merangkap jabatan komisaris. Melepaskan jabatan tersebut secara sukarela akan menunjukkan kedewasaan politik dan penghormatan terhadap konstitusi.
Baca Juga:
Sebaliknya, mempertahankan dua posisi sekaligus menunjukkan resistensi terhadap nilai-nilai etis yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Presiden, sebagai kepala pemerintahan, juga memiliki peran strategis dalam menegakkan etika birokrasi. Ketegasan dalam merespons putusan ini bukan hanya soal pelaksanaan hukum, melainkan juga upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kebijakan yang eksplisit, yang melarang rangkap jabatan di lingkungan eksekutif, akan menjadi langkah afirmatif yang dinanti.
Dalam demokrasi yang sehat, pejabat publik seharusnya tidak berada dalam posisi memilih antara hukum dan etika. Keduanya seharusnya berjalan beriringan.
Sayangnya, dalam praktik, masih banyak yang berpegang pada batas hukum formal dan mengabaikan aspek moral yang melekat pada jabatan publik. Padahal, ukuran kepemimpinan bukan semata kepatuhan terhadap aturan, tetapi kemauan untuk melampaui batas minimal demi menjaga integritas jabatan.
Putusan MK ini tidak hanya menjadi pengingat konstitusional, tetapi juga undangan untuk refleksi kolektif di tengah merosotnya kepercayaan terhadap elite kekuasaan.
Dugaan praktik pungli alias pungutan liar dalam hal pengangkatan Kepsek (kepala sekolah) di Kabupaten Labuhanbatu disorot publik.
Sumut 8 menit lalu
Aksi unjuk rasa di depan Lembaga Pemasyarakatan Labuhanruku, Kabupaten Batu Bara berjalan damai.
Peristiwa 18 menit lalu
Inilah daftar lengkap pelantikan pejabat utama di Mabes Polri, sedikitnya 6 Kapolda &039digeser&039 serentak.
Profil 21 menit lalu
Bupati Dairi menyampaikan nota pengantar atas Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Sumut 28 menit lalu
Edarkan Narkoba ke Rekan Kampus, 2 Mahasiswa di Medan Ditangkap.
Medan 45 menit lalu
POSMETRO MEDANMEDANPengurus Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Sumatera UtaraAceh melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daer
Peristiwa 46 menit lalu
3 anggota Polri gugur akibat diserang, komplotan bandar narkoba diminta polisi agar segera menyerahkan diri.
Inter-Nasional 53 menit lalu
Nekat mengantongi 8 butir pil ekstasi, pria ini langsung diamankan Polres Pematangsianar.
Kriminal satu jam lalu
Posmetro Medan, Binjai Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., mengambil sumpah/janji jabatan sekaligus melantik Penjabat Pimpinan T
Sumut satu jam lalu
Tangan abang dilaporkan nyaris putus akibat ditebas dengan sebilah parang, pelakunya tak lain adalah adik kandungnya sendiri.
Peristiwa satu jam lalu
