Kasus eks Camat Medan Maimun, Sinyal Bangkrutnya Etika Jabatan

POSMETROMEDAN, Medan-Kasus eks Camat Medan Maimun yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk judi online hingga menembus Rp1,2 miliar menggarisbawahi satu kenyataan pahit: integritas pejabat dan kualitas pengawasan internal jauh lebih penting daripada aturan administratif semata.

"Uang rakyat tidak lenyap karena kelalaian prosedur, tetapi sengaja disedot melalui fasilitas jabatan. Ini bukan sekadar penyimpangan individu, tetapi alarm bagi tata kelola birokrasi yang rapuh dan kehilangan arah, " tegas mantan anggota Komisi Yudisial Farid Wajdi pada media, Rabu ( 28/1/2026).

Baca Juga:

• Omak-omak Bagan Deli Datangi Kejari Belawan, Desak Kepastian Hukum Kasus Tawuran Maut
• Penasihat Hukum Enda Simakasura Tegaskan Proyek Selesai dan Perubahan Sesuai Adendum

Lanjut Farid, KKPD seharusnya menjadi alat belanja operasional pemerintah daerah. Nyatanya, kartu itu disulap menjadi mesin taruhan pribadi dan pembayaran utang.

Istilah "penyalahgunaan fasilitas" terdengar terlalu lembut untuk tindakan yang terang-terangan merugikan publik. Ketika fasilitas negara diperlakukan seperti ATM pribadi, yang terkikis bukan hanya anggaran, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah ikut terkikis tanpa jejak.

Baca Juga:

• Pledoi MFF: Tim Advokat Benny Iskandar Pertanyakan Kerugian Negara, Klaim Dakwaan tak Terbukti
• Penasehat Hukum Pertanyakan Saksi Disidang Penyeludupan Orang

"Respons pemerintah daerah berupa non-job 12 bulan sah secara disiplin ASN, tetapi tidak memadai secara keadilan substantif," kata Farid lagi ketika ditanya soal sanksi.

Publik wajar bertanya: pejabat yang merugikan negara miliaran rupiah hanya terkena sanksi administratif, sementara warga biasa akan menghadapi proses pidana. Perlakuan berbeda ini tidak sekadar melemahkan efek jera, tetapi menabur benih ketidakpercayaan terhadap hukum dan birokrasi.

Kegagalan Seleksi dan Pembinaan

Omak-omak Bagan Deli Datangi Kejari Belawan, Desak Kepastian Hukum Kasus Tawuran Maut

Penasihat Hukum Enda Simakasura Tegaskan Proyek Selesai dan Perubahan Sesuai Adendum

Pledoi MFF: Tim Advokat Benny Iskandar Pertanyakan Kerugian Negara, Klaim Dakwaan tak Terbukti

Penasehat Hukum Pertanyakan Saksi Disidang Penyeludupan Orang

Penasihat Hukum Enda Simakasura: Kebenaran Harus Terungkap di Sidang Korupsi Waterfront City Samosir

Kuasa Hukum Debitur Gugat BRI Tarutung dan KPKNL Padangsidimpuan, Eksekusi Agunan Ditunda