Kasus eks Camat Medan Maimun, Sinyal Bangkrutnya Etika Jabatan

POSMETROMEDAN, Medan-Kasus eks Camat Medan Maimun yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk judi online hingga menembus Rp1,2 miliar menggarisbawahi satu kenyataan pahit: integritas pejabat dan kualitas pengawasan internal jauh lebih penting daripada aturan administratif semata.

"Uang rakyat tidak lenyap karena kelalaian prosedur, tetapi sengaja disedot melalui fasilitas jabatan. Ini bukan sekadar penyimpangan individu, tetapi alarm bagi tata kelola birokrasi yang rapuh dan kehilangan arah, " tegas mantan anggota Komisi Yudisial Farid Wajdi pada media, Rabu ( 28/1/2026).

Baca Juga:

• Menyoal Dugaan Korupsi Mahasiswa Penerima KIP Ingatkan Parpol tak Intervensi
• PPTA-Indonesia dan Tim Hukum Hotbin Simaremare & Partners Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak

Lanjut Farid, KKPD seharusnya menjadi alat belanja operasional pemerintah daerah. Nyatanya, kartu itu disulap menjadi mesin taruhan pribadi dan pembayaran utang.

Istilah "penyalahgunaan fasilitas" terdengar terlalu lembut untuk tindakan yang terang-terangan merugikan publik. Ketika fasilitas negara diperlakukan seperti ATM pribadi, yang terkikis bukan hanya anggaran, tetapi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah ikut terkikis tanpa jejak.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution: Penyelesaian Kasus Tertentu Lewat Justice Colaborator
• Pemkab Deli Serdang Gandeng Kementerian HAM Selesaikan Persoalan Aset di Lahan HGU

"Respons pemerintah daerah berupa non-job 12 bulan sah secara disiplin ASN, tetapi tidak memadai secara keadilan substantif," kata Farid lagi ketika ditanya soal sanksi.

Publik wajar bertanya: pejabat yang merugikan negara miliaran rupiah hanya terkena sanksi administratif, sementara warga biasa akan menghadapi proses pidana. Perlakuan berbeda ini tidak sekadar melemahkan efek jera, tetapi menabur benih ketidakpercayaan terhadap hukum dan birokrasi.

Kegagalan Seleksi dan Pembinaan

Menyoal Dugaan Korupsi Mahasiswa Penerima KIP Ingatkan Parpol tak Intervensi

PPTA-Indonesia dan Tim Hukum Hotbin Simaremare & Partners Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak

Gubernur Bobby Nasution: Penyelesaian Kasus Tertentu Lewat Justice Colaborator

Pemkab Deli Serdang Gandeng Kementerian HAM Selesaikan Persoalan Aset di Lahan HGU

Boin Silalahi dan Rekan Ajukan PK, Tuntut Keadilan Setara Bagi Amry Pelawi

YLBH Keadilan Setara–Polres Tanjungbalai Kompak Dorong Restorative Justice