Tuanku Aril Taufik Kalimasyahada Kukuhkan Pengurus Badan Kesejahteraan Masyarakat Adat Deli

meminta dukungan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Medan, untuk mendukung mengeluarkan Perda Adat Kota Medan.

Dasar hukum adat di Indonesia berakar pada pengakuan konstitusional, terutama Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menjamin keberadaan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya selama masih hidup, sesuai perkembangan zaman, dan prinsip NKRI. Hukum adat diakui sebagai living law yang memperkaya sistem hukum nasional.

Baca Juga:

• Lewat Khitan Massal, BKMAD Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba
• Komisioner Komisi Informasi Pusat 2026–2030 Dikukuhkan

Berikut dasar hukum adat di Indonesia:

Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusional):

Baca Juga:

• UINSU Kukuhkan 14 Guru Besar, Rektor Ajak Menjadi “Mercusuar Peradaban” di Era Digital
• Menteri Nusron Hadiri Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pasal 28I ayat (3): Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adat.

Undang-Undang (Peraturan Perundang-undangan):

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Mengakui hak ulayat dan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Memberikan kewenangan desa adat untuk mengelola urusan pemerintahan dan hukum adat setempat.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 5 ayat 1): Menjamin perlindungan hukum adat.

Lewat Khitan Massal, BKMAD Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba

Komisioner Komisi Informasi Pusat 2026–2030 Dikukuhkan

UINSU Kukuhkan 14 Guru Besar, Rektor Ajak Menjadi “Mercusuar Peradaban” di Era Digital

Menteri Nusron Hadiri Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia

Ketika Seremoni Usai, Kerja Politik Dimulai

Puncak Dies Natalis Ke-52, UINSU Medan Kukuhkan Dua Guru Besar : Momentum Menuju Universitas Unggul dan Bermutu