Alamak ! Kasus Vaksin Tigapanah Makin Runyam, Aroma Buang Badan kian Tercium

Posmetro Medan, Karo -Kasus meninggalnya Felicia Karo Sekali (11), siswa kelas V SD Negeri 047164, warga Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, yang sebelumnya menjalani vaksinasi, hingga kini masih menyisakan tanda tanya.

Duka keluarga belum terjawab dengan jelas. Publik pun menanti penjelasan terbuka mengenai pelaksanaan vaksinasi, koordinasi antarinstansi, serta langkah penanganan setelah kejadian tersebut.

Kepala Puskesmas Tigapanah, Lenny Florenta br Sinulingga, sebelumnya mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Tigapanah terkait pelaksanaan vaksinasi kepada siswa.

Baca Juga:

• Nama Ahyar Jadi Sorotan, Diduga Bebas Edarkan Sabu di Panai Tengah
• Vaksinasi HPV di Kabupaten Karo, Apakah Sudah di Bawah Pengawasan Bupati?

"Sudah berkoordinasi dengan Kecamatan Tigapanah perihal suntik vaksin kepada siswa," ujar Lenny saat dikonfirmasi, Kamis (14/8).

Namun, keterangan tersebut justru berbeda dengan pernyataan Camat Tigapanah, Bartholomeus Barus, S.IP.

Baca Juga:

• Polsek Tigapanah Amankan Lomba Lari 5 Kilometer Semarak HUT RI ke-81
• Kasus Siswa SD Meninggal Dunia Akibat Divaksin, Dinas Pendidikan Karo Ngaku tak Tau

Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (19/8/2026), Camat Tigapanah secara tegas mengatakan bahwa pihak kecamatan tidak pernah menerima koordinasi maupun surat dari Puskesmas Tigapanah terkait pelaksanaan vaksinasi terhadap para siswa.

"Tidak ada koordinasi atau surat dari Puskesmas Tigapanah ke kecamatan terkait dilakukannya vaksinasi kepada siswa," tegas Bartholomeus.

Pernyataan Berbeda, Publik Berhak Mendapat Penjelasan

Perbedaan keterangan antara kepala puskesmas dan camat tersebut patut dipertanyakan. Jika benar koordinasi telah dilakukan, bentuk koordinasi seperti apa yang dimaksud? Apakah dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui mekanisme resmi lainnya?

Sebaliknya, jika memang tidak pernah ada koordinasi dengan pihak kecamatan, mengapa kepala puskesmas menyatakan sebaliknya?

Pertanyaan tersebut semakin penting karena kasus ini menyangkut keselamatan anak dan berujung pada meninggalnya seorang siswa. Karena itu, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada saling klaim antarpejabat.

Ketika dikonfirmasi kembali oleh Posmetro Medan ke Puskesmas Tigapanah, Kepala Puskesmas tidak berada di tempat.

Salah seorang staf awalnya mengatakan akan menghubungi Kapus. Namun, sekitar tiga menit kemudian, staf tersebut muncul dari pintu belakang dan menyampaikan bahwa Kepala Puskesmas sedang menuju Dinas Kesehatan karena dipanggil pimpinan.

"Ibu Kapus ke Dinas Kesehatan, dipanggil sama kepala," ujar staf tersebut.

Kapus Sulit Dikonfirmasi, Dinkes Juga Belum Memberikan Penjelasan

Upaya konfirmasi kemudian dilanjutkan ke Kantor Dinas Kesehatan. Namun, lagi-lagi belum diperoleh penjelasan dari pejabat yang berwenang.

Staf Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Kepala Dinas sedang cuti, sedangkan Sekretaris Dinas sedang mengikuti rapat. Sementara terkait keberadaan Kepala Puskesmas Tigapanah, staf tersebut menyebut Kapus baru datang sehari sebelumnya.

Situasi ini tentu menimbulkan kesan bahwa upaya memperoleh informasi mengenai kasus tersebut justru berhadapan dengan pintu yang tertutup.

Padahal, masyarakat berhak mengetahui bagaimana prosedur vaksinasi dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana koordinasinya dilakukan, serta apakah seluruh tahapan telah sesuai dengan ketentuan.

Terlebih lagi, kasus ini menyangkut seorang anak yang meninggal dunia. Publik membutuhkan penjelasan berbasis fakta dan hasil pemeriksaan, bukan pernyataan yang saling bertentangan.

Jangan Biarkan Kematian Anak Berakhir Tanpa Jawaban

Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo seharusnya tidak tinggal diam. Perbedaan keterangan antara Puskesmas Tigapanah dan pihak kecamatan perlu segera diklarifikasi secara terbuka.

Apabila memang vaksinasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, pemerintah perlu menjelaskan dasar pelaksanaannya dan hasil investigasi medis terkait kematian korban.

Sebaliknya, jika ditemukan adanya prosedur yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, masyarakat juga berhak mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab.

Kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi antara puskesmas dan kecamatan. Ini menyangkut nyawa seorang anak dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.

Karena itu, sikap menghindar dari konfirmasi justru dapat memperbesar kecurigaan dan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.

Kini publik menunggu: siapa yang akan memberikan penjelasan sebenarnya?

Hingga berita ini ditulis, Kepala Puskesmas Tigapanah belum memberikan keterangan langsung terkait perbedaan pernyataan tersebut maupun kronologi vaksinasi yang dilakukan terhadap korban.

Catatan redaksi: dugaan hubungan antara vaksinasi dan kematian korban tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan keterangan medis yang berwenang. Berita ini tidak menyimpulkan vaksin sebagai penyebab kematian.(JpG)

Nama Ahyar Jadi Sorotan, Diduga Bebas Edarkan Sabu di Panai Tengah

Vaksinasi HPV di Kabupaten Karo, Apakah Sudah di Bawah Pengawasan Bupati?

Polsek Tigapanah Amankan Lomba Lari 5 Kilometer Semarak HUT RI ke-81

Kasus Siswa SD Meninggal Dunia Akibat Divaksin, Dinas Pendidikan Karo Ngaku tak Tau

Diduga Pasutri Bebas Edarkan Sabu di Sei Pelancang, Polisi Diminta Lakukan Penyelidikan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melvi Marlabayana Targetkan 61.170 Pohon Pengganti Ditanam di Medan