76 Tahun RE Nainggolan, Tempat Berkat Menemukan Jalan
Ada orang yang kehadirannya membuat kita percaya bahwa kebaikan masih punya tempat di dunia, di rumah besar di mana skenario tidak selalu ba
Editorial 41 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan - Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali bergeser pada satu pertanyaan mendasar, bahwa sampai di mana persoalan pelanggaran tata kelola dan etik dapat ditarik menjadi pertanggungjawaban pidana?
Pertanyaan itu sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (19/8) sore. Penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi, menghadirkan dua ahli pidana, Dr. Andi Hakim Lubis, SH. dan Khomaini, SH.
Dalam keterangannya, Andi Hakim Lubis menekankan pentingnya membedakan ranah etik dan hukum pidana. Menurut dia, pelanggaran etik tidak serta-merta dapat dipidana apabila perbuatan tersebut tidak memiliki dasar pemidanaan dalam undang-undang.
"Etik tidak boleh dihilangkan dalam ranah hukum," demikian pokok keterangan ahli ketika menjawab pertanyaan penasihat hukum.
Keterangan kedua ahli tersebut kemudian menjadi dasar bagi penasihat hukum untuk menilai posisi Dr. H. Saiful Abdi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, dalam rangkaian pengadaan Smartboard.
Kuasa hukum Saiful Abdi, Johnson David Sibarani, mengatakan pemeriksaan ahli pidana tersebut justru memperkuat keyakinan pihaknya bahwa kliennya tidak semestinya dibebani pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.
Menurut Johnson, dalam persidangan Saiful telah memberikan sejumlah keterangan yang menunjukkan dirinya tidak berada dalam posisi menentukan pengadaan sebagaimana didakwakan.
"Sidang pemeriksaan ahli pidana tadi menunjukkan bahwa Saiful Abdi patut untuk dibebaskan dalam perkara ini," ujar Johnson kepada wartawan seusai persidangan.
Johnson merinci sejumlah hal yang menurutnya telah terungkap dalam persidangan.
Pertama, Saiful disebut telah menunjukkan keberatan terhadap pengadaan tersebut melalui protes dalam rapat-rapat internal. Bahkan, menurut kuasa hukum, Saiful sempat menolak menandatangani pencairan hingga proses tersebut berlangsung sampai dini hari.
Ada orang yang kehadirannya membuat kita percaya bahwa kebaikan masih punya tempat di dunia, di rumah besar di mana skenario tidak selalu ba
Editorial 41 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Patumbak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas hunia
Sumut 5 jam lalu
Kapolda Sumut Bekali Karakter Generasi Muda Hukum dan Kebangsaan di SMAN 4 Medan.
Medan 12 jam lalu
Wali Kota Wesly Silalahi mendukung secara penuh pelaksanaan ulang tahun TDBP SiantarSimalungun.
Sumut 13 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Persoalan banjir dan buruknya sistem drainase kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan. Menanggapi keluhan ma
Medan 13 jam lalu
POSMETRO MEDAN Wujud kepedulian dan solidaritas terhadap sesama keluarga besar organisasi ditunjukkan Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, F
Medan 13 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Medan sekaligus Pengurus TP
Medan 13 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Patumbak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan menyiapkan sistem absensi berbasis barcode yang terin
Sumut 14 jam lalu
Posmetro Medan, Binjai Radinal Ambru Lubis (28) warga Jalan Ir. H. Juanda, Gang Lama, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur diamankan
Peristiwa 16 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mendorong Pasukan Komando Pemuda Katolik (Paskokat) menjadi kader
Sumut 17 jam lalu