PH.Nur Erdian: Fakta Persidangan Uang Rp175 Juta Anggaran Maintenance Cost, Negara Justru Diuntungkan Lebih Rp1 Miliar

Dalam keterangannya di persidangan, Nur Erdian sendiri mengakui uang tersebut berada padanya dan menyebut dirinya sempat meminjam sebagian untuk membayar biaya kuliah. Sisanya, menurut keterangannya, tetap ada dan kemudian dikembalikan sepenuhnya untuk barang bukti

Ketua Majelis Hakim M. Nazir kemudian menggali persoalan tersebut dengan pertanyaan sederhana, apakah uang itu akan dikembalikan apabila perkara tidak terjadi?

Baca Juga:

• Farianda Putra Sinik Calon Tunggal Ketua PWI Sumut, Seng ta da lawan
• Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan

Pertanyaan tersebut membuat Nur Erdian sempat terdiam sebelum memberikan jawabannya.

Perkara ini tidak lagi sekadar berbicara mengenai ada atau tidaknya uang, tetapi mengenai asal-usul, tujuan, kewenangan, serta hubungan uang tersebut dengan proses pengadaan.

Baca Juga:

• TIM Libas Polres Binjai Gagalkan Aksi Pencurian Besi Tower, Dua Pria Diamankan
• Pengelola Kafe Satuan.co, Binjai Klarifikasi Polemik Kegiatan Halloween

PH: Nur Erdian Bukan Pejabat Dinas Kominfo dan tidak punya kewenangan menentukan dan membatalkan Vendor Jaringan Internet.

Menurut PH ketika uang Rp150 juta diterima dari sales PT.Whiz Digital Berjaya untuk Anggaran Maintenance Cost, Nur Erdian belum bertugas di Dinas Kominfo. Bahkan ketika kemudian menjabat sebagai PPTK pada bulan Februari 2026, PH menyatakan proses penentuan vendor telah selesai dan tidak ada kaitannya dengan Nur Erdian.

Keterangan Nur Erdian saat persidangan Ketika ditanya jaksa mengenai jabatannya, ia menjelaskan menjadi PPTK setelah penetapan Vendor selesai dan Jaringan Internet telah digunakan, ketika itu Nur Erdian masih menjadi staf pada BPKPAD dan kemudian menjabat sebagai Kasubag Umum Kepegawaian di Kominfo.

Karena itu, PH mempertanyakan hubungan langsung antara uang yang diterima dengan kewenangan Nur Erdian dalam menentukan PT Whiz Digital Berjaya sebagai penyedia.

Keterangan Ahli Edi Yunara Kembali Disorot

Pembelaan tersebut juga dikaitkan dengan keterangan ahli hukum pidana Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum., dalam sidang sebelumnya.

Farianda Putra Sinik Calon Tunggal Ketua PWI Sumut, Seng ta da lawan

Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan

TIM Libas Polres Binjai Gagalkan Aksi Pencurian Besi Tower, Dua Pria Diamankan

Pengelola Kafe Satuan.co, Binjai Klarifikasi Polemik Kegiatan Halloween

Bisnis Gelap BBM Bersubsidi Salapian Nyaris tak Tersentuh Hukum

Jalan Menuju Liang Melas Datas Terancam Putus Total, Warga Desak Pemkab Karo Segera Bertindak