Susul 2 Pejabat BPN, Direktur PT NDP Ditahan Penyidik Kejati Sumut, Diduga Terlibat Korupsi Pelepasan Aset PTPN I

POSMETRO MEDAN, Medan - Penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan, penjualan, dan pengalihan aset milik PTPN I Regional I oleh PT. Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT. Ciputra Land seluas 8.077 hektare, memasuki babak baru.

Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menahan satu tersangka tambahan berinisial IS, yang menjabat sebagai Direktur PT. Nusa Dua Propertindo — perusahaan bentukan PTPN Regional I.

Sebelumnya, penyidik telah lebih dulu menetapkan dan menahan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial ASK dan ARL. ASK diketahui merupakan mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara (periode 2022–2024), sementara ARL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (periode 2023–2025).

Baca Juga:

• Bunuh Istri karena Tolak Ngeseks, Pria Ini Dituntut 15 Tahun
• Buron Setahun, Terpidana Korupsi Kredit KUR BRI Ditangkap Tim Kejari Medan di Pontianak

Kajati Sumut: Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, melalui Plh Kasi Penkum M. Husairi, SH., MH., membenarkan penahanan tersebut.

Baca Juga:

• Pledoi Bongkar Dugaan Carut-Marut Internal Bawaslu Kepulauan Nias, Nur Alia Minta Dibebaskan
• Korupsi Terjadi Karena Keserakahan, Kebutuhan, atau Sistem?

"Benar, hari ini tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumut telah menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pada pengelolaan, penjualan, dan pengalihan aset PTPN I Regional I oleh PT. Nusa Dua Propertindo melalui kerja sama operasional dengan PT. Ciputra Land seluas 8.077 hektare," ujar Husairi kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

Dari hasil penyidikan, lanjut Husairi, terungkap bahwa pada kurun waktu tahun 2022 hingga 2023, tersangka IS selaku Direktur PT. NDP mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas sejumlah bidang tanah yang sejatinya masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II.

Permohonan tersebut diajukan secara bertahap kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Dalam proses pengajuan, tersangka IS diduga berkoordinasi dengan tersangka ASK dan ARL untuk memperlancar penerbitan surat HGB, meski syarat-syarat administrasi dan ketentuan hukum belum sepenuhnya dipenuhi

"Perbuatan para tersangka telah menyebabkan terbitnya surat HGB atas nama PT. Nusa Dua Propertindo yang bersumber dari perubahan HGU PTPN II. Proses penerbitannya dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan negara," ungkap Husairi

Penahanan dan Ancaman Hukuman

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka IS. Selanjutnya, Kejati Sumut menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-23/L.2/Fd.2/10/2025 tertanggal 20 Oktober 2025.

IS resmi ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Kelas I A Tanjung Gusta Medan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Tersangka dijerat dengan:

Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana korupsi.

Ancaman hukuman atas pasal tersebut mencapai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Menutup keterangannya, Husairi menegaskan bahwa Kejati Sumut berkomitmen untuk mengusut tuntas perkara ini.

negar

"Apabila ditemukan bukti-bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, sebagaimana arahan Bapak Kajati kepada Asisten Tindak Pidana Khusus, penyidik akan segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Kasus ini menjadi salah satu penanganan penting Kejati Sumut dalam menertibkan pengelolaan aset BUMN dan memastikan tidak ada lagi praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.(Rez)

Bunuh Istri karena Tolak Ngeseks, Pria Ini Dituntut 15 Tahun

Buron Setahun, Terpidana Korupsi Kredit KUR BRI Ditangkap Tim Kejari Medan di Pontianak

Pledoi Bongkar Dugaan Carut-Marut Internal Bawaslu Kepulauan Nias, Nur Alia Minta Dibebaskan

Korupsi Terjadi Karena Keserakahan, Kebutuhan, atau Sistem?

Dugaan Korupsi di Disdik Labuhanbatu Dilaporkan ke Kejati Sumut, Dari Pungli Kepsek Hingga Proyek Toilet

Opsss...Poldasu Incar Dugaan Korupsi Miliaran Proyek SPKLU di PLN UID Sumut