POSMETRO MEDAN-Ratusan warga dan perwakilan organisasi masyarakat menggelar aksi doa bersama dan penyalaan seribu lilin di Lapangan Merdeka, Minggu (30/11/2025) Malam. Mereka meminta Presiden Prabowo untuk menetapkan Bencana Nasional pasca banjir-longsor yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatra (Aceh, Sumut dan Sumbar)
Aksi ini diadakan untuk mendoakan korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, serta menyuarakan kekecewaan terhadap penanganan pemerintah.
Aksi tersebut diinisiasi oleh Horas Bangso Batak (HBB) dan dihadiri berbagai elemen, termasuk Ketua Umum HBB Lamsiang Sitompul, perwakilan mahasiswa Wagi Nainggolan, Ustadz Martono, dan dari Gerakan Pemuda Islam Bang Daud.
Baca Juga:
Lamsing Sitompul menegaskan, tujuan utama aksi ini adalah untuk mendesak pemerintah pusat mengambil langkah serius dalam penanganan bencana yang telah menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan wilayah terisolir.
"Aksi kita ini adalah dalam tujuan untuk menangani. Kita akan doakan korban-korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di Tapanuli, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan ya. Di sini kita berdoa, kiranya arwahnya bisa tenang, diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, dan juga kepada keluarga bisa diberikan kekuatan," ucap Lamsiang.
Baca Juga:
Selain doa, HBB dan elemen masyarakat menyoroti lambatnya respons dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan, terutama terkait penyebab bencana.
"Dalam hal ini kita sangat juga kecewa dengan sikap pemerintah, antara lain statemen dari Pangdam yang menyatakan penggundulan hutan. Begitu juga dari Kementerian Kehutanan yang menyatakan kejadian itu bukan disebabkan pembalakan liar, nggak ada penggundulan. Padahal nyata-nyata gundul. Kalo memang gak ada pembalakan liar, berarti pembalakan resmi lah selama ini. Berarti Kementerian Kehutanan beresmikan pembalakan-pembalakan itu," sesalnya.
Lamsing menekankan, dalih apakah penebangan hutan bersifat resmi atau tidak resmi, tidak dapat menjadi pembenaran.
"Resmi atau tidak resmi sama-sama menyebabkan bahaya longsor dan banjir. Jadi selama ini Kementerian Kehutanan itu sudah salah gitu ya. Sudah salah itu. Untuk itu kami meminta Presiden untuk mengganti Menterian Kehutanan," katanya.
Kekecewaan juga ditujukan kepada Kepala BNPB yang dinilai meremehkan situasi.
Khairul Azmi, Kadis SDABMBK Kota Medan menekankan optimalisasi penanganan drainase di kota ini.
Medan 35 menit lalu
MTQH ke55 dan FSQ ke40 Labuhanbatu yang sudah resmi ditutup, Kecamatan Rantau Selatan menjadi juara umum.
Sumut 46 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Menyambut Hari Lansia Nasional yang akan diperingati awal Juni mendatang, Relawan Inspirasi Rumah Zakat bersama ka
Sumut 58 menit lalu
Jadwal Piala Dunia 2026 sudah diterbitkan FIFA sebagai organisasi sepak bola yang memperebutkan piala dunia.
Sport satu jam lalu
Cuaca kota Medan hari ini berawan di 19 kecamatan. 2 Kecamatan diantaranya hujan ringan.
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Belawan Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dengan melakukan penangk
Kriminal 2 jam lalu
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melaksanakan razia di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Medan.
Kriminal 3 jam lalu
Nilai tukar Rupiah pada Senin 25 Mei 2026 menjadi Rp17.696 menguat 0,12 persen terhadap mata uang Amerika Serikat.
Bisnis 3 jam lalu
Belum Dioperasi karena Biaya, Ketua ABUJAPI Sumut Minta Kasus Satpam SPPG Korban Begal Jadi Perhatian.
Medan 3 jam lalu
Penjelasan RS Pirngadi Medan soal Satpam Ditembak Begal Lalu Disuruh Pulang.
Medan 6 jam lalu