POSMETRO MEDAN,Jakarta -- KPK mengungkap sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu titik rawan korupsi. KPK menjelaskan, dari 1.782 kasus yang ditangani sampai saat ini, terdapat 446 kasus pada sektor PBJ.
"Berdasarkan penanganan perkara oleh KPK hingga saat ini, terdapat 446 dari total 1.782 perkara atau sekitar 25 persen yang berkaitan dengan PBJ," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).
"Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dan pihak swasta," terangnya.
Baca Juga:
Budi menjelaskan penyimpangan dalam PBJ tidak selalu dimulai pada proses lelang atau pelaksanaan proyek. Melainkan dapat dirancang sejak awal, bahkan sebelum tahap perencanaan dilakukan.
"Modus yang kerap muncul adalah adanya uang 'panjer', suap 'ijon' proyek, maupun permintaan commitment fee sebagai syarat memenangkan pihak tertentu. Praktik tersebut lahir dari adanya meeting of mind atau mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dengan pihak swasta," ungkap Budi.
Baca Juga:
Dia menyebut penyimpangan ini inisiasinya bisa berasal dari kedua belah pihak, baik pejabat yang meminta maupun penawaran dari pihak swasta. Tujuannya tak lain lagi, yakni untuk mengamankan proyek atau memenangkan paket pekerjaan tertentu.
Budi mencontohkan salah satu kasus PBJ yang ditangani saat ini adalah kasus suap 'ijon' proyek di Kabupaten Bekasi. Dalam perkara tersebut, Bupati Bekasi diduga meminta uang muka atau commitment fee kepada kontraktor, padahal proyek belum resmi dijalankan maupun ditenderkan.
Kasus di sektor PBJ juga terjadi di Kolaka Timur yang turut menjerat Bupati Kolaka Timur nonaktif, Abdul Azis. KPK menduga adanya permintaan fee kepada pihak swasta untuk memenangkan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
"Pola semacam ini menunjukkan bahwa korupsi PBJ sering kali telah disusun sejak awal, sehingga merusak prinsip persaingan sehat, kualitas pembangunan, dan kepercayaan publik," tuturnya.
Kemudian, kata dia, kerentanan sektor PBJ juga tercermin dalam instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil MCSP nasional tahun 2024 menunjukkan, area PBJ berada pada angka 68, sedangkan pada MCSP 2025 menjadi 69. Skor tersebut masih berada pada 'zona merah'.
POSMETRO MEDAN, Langkat Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam menjalankan tugas dan t
Sumut 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menjalin kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara p
Medan 4 jam lalu
Kawanan Perampok Bersajam SerangTikam Sopir Truk di Medan, 2 Pelaku Ditangkap
Peristiwa 5 jam lalu
POSMETRO MEDANSatres Narkoba Polrestabes Medan gagalkan penyelundupan narkoba jaringan internasional. Pada pengungkapan tersebut, petugas m
Medan 6 jam lalu
Setelah tampil dominan dan meraih gelar juara dunia pada debutnya bersama Ducati, kini ia justru belum mampu menembus podium dalam tiga seri
Sport 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN Longsor kembali menutup total jalur lintas PanyabunganNatal di titik Bulu Soma, Kecamatan Batang Natal, setelah hujan d
Sumut 7 jam lalu
Menurut Menkes, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya beban pembiayaan di BPJS Kesehatan hingga 476,2 persen, &039mengalahkan&039 penyakit jantu
Lifestyle 7 jam lalu
Rafli menjelaskan, sebelum ditangkap, pelaku sempat berupaya mengelabui petugas yang telah membuntutinya selama dua hari.
Kriminal 7 jam lalu
Burhanuddin menegaskan dirinya tidak akan merasa bangga jika ada Kejaksaan Negeri (Kejari) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang mengkrimina
Peristiwa 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN,KABANJAHE Dalam 100 hari pertama tahun 2026, Polres Karo dibawah pimpinan Kapolres AKBP Pebriandi Haloho, S.H, S.I.K, M. Si
Kriminal 7 jam lalu