POSMETRO MEDAN,Jakarta -- KPK mengungkap sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi salah satu titik rawan korupsi. KPK menjelaskan, dari 1.782 kasus yang ditangani sampai saat ini, terdapat 446 kasus pada sektor PBJ.
"Berdasarkan penanganan perkara oleh KPK hingga saat ini, terdapat 446 dari total 1.782 perkara atau sekitar 25 persen yang berkaitan dengan PBJ," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).
"Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pengadaan masih menjadi ruang rentan yang dimanfaatkan baik melalui suap, pengaturan proyek, hingga mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dan pihak swasta," terangnya.
Baca Juga:
Budi menjelaskan penyimpangan dalam PBJ tidak selalu dimulai pada proses lelang atau pelaksanaan proyek. Melainkan dapat dirancang sejak awal, bahkan sebelum tahap perencanaan dilakukan.
"Modus yang kerap muncul adalah adanya uang 'panjer', suap 'ijon' proyek, maupun permintaan commitment fee sebagai syarat memenangkan pihak tertentu. Praktik tersebut lahir dari adanya meeting of mind atau mufakat jahat antara penyelenggara negara (PN) dengan pihak swasta," ungkap Budi.
Baca Juga:
Dia menyebut penyimpangan ini inisiasinya bisa berasal dari kedua belah pihak, baik pejabat yang meminta maupun penawaran dari pihak swasta. Tujuannya tak lain lagi, yakni untuk mengamankan proyek atau memenangkan paket pekerjaan tertentu.
Budi mencontohkan salah satu kasus PBJ yang ditangani saat ini adalah kasus suap 'ijon' proyek di Kabupaten Bekasi. Dalam perkara tersebut, Bupati Bekasi diduga meminta uang muka atau commitment fee kepada kontraktor, padahal proyek belum resmi dijalankan maupun ditenderkan.
Kasus di sektor PBJ juga terjadi di Kolaka Timur yang turut menjerat Bupati Kolaka Timur nonaktif, Abdul Azis. KPK menduga adanya permintaan fee kepada pihak swasta untuk memenangkan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
"Pola semacam ini menunjukkan bahwa korupsi PBJ sering kali telah disusun sejak awal, sehingga merusak prinsip persaingan sehat, kualitas pembangunan, dan kepercayaan publik," tuturnya.
Kemudian, kata dia, kerentanan sektor PBJ juga tercermin dalam instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasil MCSP nasional tahun 2024 menunjukkan, area PBJ berada pada angka 68, sedangkan pada MCSP 2025 menjadi 69. Skor tersebut masih berada pada 'zona merah'.
Polisi dan PGN (Perusahaan Gas Negara) bekerja sama melakukan penyelidikan ledakan dahsyat yang menghancurkan sebuah rumah di Kompleks Grand
Peristiwa 19 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Tapteng Memberantas berbagai bentuk Penyakit Masyarakat (Pekat) di wilayah hukumnya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Po
Kriminal 44 menit lalu
POSMETROMEDAN, Medan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mendukung pelaksanaan Kejuaraan Catur SIWO PWI STOK Bina Guna Piala Ketua
Sport satu jam lalu
Pertama di Medan, Petstival Kemerdekaan Bersama Binatang Kesayangan.
Medan satu jam lalu
POSMETROMEDAN, Medan Tim Seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara diminta bekerja profesional, transpara
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Rumah Zakat Medan kembali menghadirkan kepedulian bagi masyarakat dhuafa melalui Aksi Layanan Kesehatan Gratis. Pen
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Labuhan Batu Publik mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkotika hingga ke akaraka
Kriminal 2 jam lalu
Maruli Simanjuntak mengingatkan agar 514 Perwira Muda Akmil memegang teguh arahan Presiden Prabowo.
Inter-Nasional 3 jam lalu
Perkuat Sinergi dengan Pusat, Bupati Karo Temui Menteri Koperasi Bahas Modernisasi Ekosistem Komoditas Lokal dan Pertanian Hortikultura.
Bisnis 3 jam lalu
POSMETRO MEDANDPC Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Medan kembali menunjukkan komitmen sosialnya kepada masyarakat melalui
Medan 4 jam lalu
