KPK Ungkap 25 Persen Kasus Korupsi Berkaitan Pengadaan Barang dan Jasa

Skor SPI pada pengelolaan PBJ tahun 2024 juga tercatat sebesar 64,83. Meski pada SPI 2025 mengalami peningkatan menjadi 85,02, Budi menyebut area ini tetap memerlukan pengawasan ketat sebab potensi penyimpangan masih tinggi dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik serta penggunaan anggaran negara.

"KPK menegaskan bahwa pengawasan terhadap PBJ tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan internal pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat," ujar Budi.

Baca Juga:

• Kejari Siantar Terseret Uang Harmonisasi, ICW Lapor KPK
• Kawal Capaian Indikator Desa Antikorupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Berintegritas di Asahan dan Ledong Barat

"Peran publik sebagai watchdog sangat penting untuk mengawasi proses pengadaan, baik di pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga negara lainnya, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendorong transparansi dan keterbukaan data," imbuhnya.

(wan/detikcom)

Baca Juga:

• Kawal Capaian Indikator Desa Antikorupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Berintegritas di Asahan dan Ledong Barat
• Yusril Ihza Mahendra Berharap KPK Jangan Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus

Kejari Siantar Terseret Uang Harmonisasi, ICW Lapor KPK

Kawal Capaian Indikator Desa Antikorupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Berintegritas di Asahan dan Ledong Barat

Kawal Capaian Indikator Desa Antikorupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Berintegritas di Asahan dan Ledong Barat

Yusril Ihza Mahendra Berharap KPK Jangan Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus

IPW Apresiasi Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah, Sarankan Kasus Diserahkan ke KPK

KPK Belum Mau Bahas Investigasi Bersama Kasus Korupsi Batu Bara Eks Jampidsus FA