KPK Ungkap 25 Persen Kasus Korupsi Berkaitan Pengadaan Barang dan Jasa

Skor SPI pada pengelolaan PBJ tahun 2024 juga tercatat sebesar 64,83. Meski pada SPI 2025 mengalami peningkatan menjadi 85,02, Budi menyebut area ini tetap memerlukan pengawasan ketat sebab potensi penyimpangan masih tinggi dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik serta penggunaan anggaran negara.

"KPK menegaskan bahwa pengawasan terhadap PBJ tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan internal pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat," ujar Budi.

Baca Juga:

• Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN
• Teken Komitmen Bersama KPK, Bobby Nasution Dorong Pencegahan Korupsi Dilakukan Komprehensif

"Peran publik sebagai watchdog sangat penting untuk mengawasi proses pengadaan, baik di pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga negara lainnya, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendorong transparansi dan keterbukaan data," imbuhnya.

(wan/detikcom)

Baca Juga:

• KPK Tetapkan 6 Tersangka di Unsoed, Terkait OTT Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi
• Mengenal Rektor Unsoed Akhmad Sodiq yang Ditangkap KPK, Jagoan Ternak Hewan

Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN

Teken Komitmen Bersama KPK, Bobby Nasution Dorong Pencegahan Korupsi Dilakukan Komprehensif

KPK Tetapkan 6 Tersangka di Unsoed, Terkait OTT Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi

Mengenal Rektor Unsoed Akhmad Sodiq yang Ditangkap KPK, Jagoan Ternak Hewan

Ini Sepak Terjang Adhi Wiharto, Politisi Gerindra Banyumas yang Terjaring OTT KPK dalam Kasus Unsoed

Terungkap Karena Ada Cama Kedokteran Tak Lulus, Begini Kronologis Mainnya...