Ranperda Pertanian Organik Mulai Dibahas, DPRD Sumut Soroti Kondisi Nyata Petani

POSMETRO MEDAN

Sumatera Utara selama ini dikenal sebagai daerah agraris. Namun di balik kontribusi sektor pertanian yang mencapai sekitar 23-25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Darma Putra Rangkuti, menyatakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanian Organik telah memasuki tahap pembahasan.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Temui Massa Aksi BEM USU, Terima Sembilan Tuntutan
• Usai Aksi Demonstrasi, Kapolrestabes Medan Ajak Kutip Sampah

"Sudah masuk tahap pembahasan," ujarnya, Minggu, (3/5/2026).

Menurut Darma, sektor pertanian bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi ekonomi daerah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya petani.

Baca Juga:

• Demo di DPRD Sumut Memanas, Kapolrestabes Medan Turun Tangan Redam Massa: "Saya Berdiri di Sini untuk Kalian"
• DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan pertanian tidak bisa hanya dipahami dari pendekatan teoritis.

"Ada beberapa hal tentang keadaan. Kalau hanya faham dari teori, tidak pernah merasakan, tidak akan faham situasinya," katanya.

Pernyataan itu sekaligus menggambarkan pendekatan yang diambil dalam pembahasan Ranperda tersebut yakni tidak hanya berbasis konsep, tetapi juga mempertimbangkan realitas di lapangan.

Ranperda Pertanian Organik, menurut Darma, diarahkan menjadi langkah strategis untuk mendorong sistem pertanian yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tantangan jangka panjang terkait ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, DPRD Sumut juga tengah membahas sejumlah ranperda lain yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, termasuk regulasi terkait pekerja rentan yang menyasar jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Upaya tersebut, kata Darma, merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD agar kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti di atas kertas, melainkan berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Ranperda Pertanian Organik sendiri diproyeksikan menjadi salah satu arah kebijakan penting di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Utara.(erni)

Ketua DPRD Sumut Temui Massa Aksi BEM USU, Terima Sembilan Tuntutan

Usai Aksi Demonstrasi, Kapolrestabes Medan Ajak Kutip Sampah

Demo di DPRD Sumut Memanas, Kapolrestabes Medan Turun Tangan Redam Massa: "Saya Berdiri di Sini untuk Kalian"

DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka

FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan