Wakil Rakyat Alergi Wartawan RR dan Bayang-bayang Ketertutupan DPRD Sumut

Posmetro Medan, Medan - Dalam era keterbukaan informasi, sikap tertutup justru menjadi sorotan.

Hal ini tergambar dari respons dingin anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi NasDem, RR STM, beberapa kali upaya konfirmasi wartawan yang mencoba menelusuri transparansi anggaran reses, isu alfanya dalam Rapat Kerja Tahunan Penetapan Kerja Tahun 2026 beberapa waktu lalu.

Sementara SPJ kehadiran tetap berjalan. Rapat tersebut diadakan di hotel berbintang, Grand Mercure Angkas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa, (1/7/2026).

Baca Juga:

• DPRD Sumut Resmi Bentuk 3 Pansus Strategis, Perkuat Pengawasan LKPJ, PAD, dan Aset
• DPRD Sumut Didorong Jadi Contoh Bersih, Pemeriksaan Urine Rutin Perlu Dipertimbangkan

Bukan hanya satu kali, namun berkali-kali, komunikasi yang dibangun secara etis oleh wartawan mendapat jawaban singkat, datar, bahkan kadang terkesan menolak secara halus.

Mulai dari balasan "Terima kasih", "Saya menolak menjawab," hingga "Kita berjalan masing-masing saja."

Baca Juga:

• Awas Begal Dana Reses: Rutinitas Mahal dengan Pengawasan yang Samar
• Catatan Reses Munir Ritonga Menyusuri Suara Desa Tapanuli Selatan tak Pernah Riuh l

Dalam salah satu percakapan via WhatsApp yang terekam, saat wartawan mencoba menanyakan angka dan mekanisme penggunaan dana reses yang menyentuh ratusan miliar rupiah, RR Stm menyerahkan semua ke staf dan Sekwan.

Ketika ditawarkan wawancara profil secara gratis pun, jawaban yang diberikan adalah, "Ga usah kak, toh sudah naik berita di atas"Begal dana reses".

Sikap ini memunculkan tanda tanya. Apakah memang ada ketakutan untuk tampil terbuka Padahal, sebagai pejabat publik, keterbukaan dan komunikasi adalah bagian dari amanah konstitusi.

Saat dikonfirmasi soal ketidakhadiran dalam paripurna penyampaian hasil reses pada 30 Juni lalu di mana hanya 29 dari 79 anggota dewan aktif, anggota dewan yang tidak hadir jawaban yang diberikan hanyalah sebuah ikon jempol.

Tak hanya satu kali, catatan media memperlihatkan pola respons RR Stm yang kerap dingin terhadap pertanyaan jurnalistik.

Bahkan ketika ditanya soal pandangannya terhadap 100 hari kinerja Gubernur Bobby Nasution, Roni memilih diam seribu bahasa.

Padahal, semangat demokrasi menghendaki keterbukaan informasi, bukan eksklusivitas dalam ruang kekuasaan. Apalagi, jabatan publik yang disandang seorang legislator yang dua periode ini dibiayai oleh pajak rakyat, sehingga akuntabilitas bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban.

Selain itu ketua DPRD Sumut turut mengamini dengan gesturnya. Ia tak berkata apa-apa hanya memeluk tubuhnya sendiri, seperti menyimpan dunia dibalik tulang seolah berkata," Jangan tanya kenapa aku diam lihat saja tanganku yang tak lagi menjangkaumu" Ia pun menjauhkan diri dari wartawan dan menyingkir ke rombongan lainnya.

Fenomena ini menandai pentingnya evaluasi terhadap hubungan komunikasi legislatif dan pers. Padahal, Wartawan bukan musuh demokrasi, melainkan mata dan telinga publik yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan.

Apakah sikap seperti ini mencerminkan ketakutan akan bayang-bayang kasus yang tengah bergulir, seperti penangkapan Kadis PUPR Sumut oleh KPK yang sempat menjadi tangan kanan Gubernur atau sekadar bentuk keengganan membuka ruang dialog demi menjaga citra politik.(erni tan)

DPRD Sumut Resmi Bentuk 3 Pansus Strategis, Perkuat Pengawasan LKPJ, PAD, dan Aset

DPRD Sumut Didorong Jadi Contoh Bersih, Pemeriksaan Urine Rutin Perlu Dipertimbangkan

Awas Begal Dana Reses: Rutinitas Mahal dengan Pengawasan yang Samar

Catatan Reses Munir Ritonga Menyusuri Suara Desa Tapanuli Selatan tak Pernah Riuh l

Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas

Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya