POSMETRO MEDAN- Penerapan indikator Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) memicu gelombang protes keras dari masyarakat Kota Medan karena dinilai tidak akurat, tidak adil, dan mengabaikan kondisi riil ekonomi warga di lapangan.
Kritikan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki. Politisi Partai Keadilan Sjahtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa dirinya menerima banjir keluhan terkait bantuan social (bansos) dari masyarakat, baik saat menyerap aspirasi (reses) maupun melalui aduan personal warga.
Menurut Sri Rezeki, permasalahan utama yang paling krusial adalah adanya perubahan status desil keluarga yang melonjak naik secara tiba-tiba ke kategori mampu (Desil 5–10) di dalam sistem secara sepihak tanpa adanya verifikasi lapangan yang valid.
Baca Juga:
"Banyak warga mengeluhkan status desil keluarga mereka tiba-tiba naik ke kategori mampu di sistem, padahal kondisi riil ekonomi dan pendapatan mereka di lapangan tidak mengalami perubahan sama sekali," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan itu, Sabtu (1/8/2026).
Bahkan, ada warga yang melaporkan status desilnya berada di angka 0.
Baca Juga:
Hal itu mengindikasikan data warga belum terdaftar, belum dipetakan, atau status peringkat kesejahteraannya belum selesai diproses di dalam sistem, mengingat sistem desil resmi hanya mengenal kelompok dari 1 sampai 10.
Dampak dari error sistem ini dinilai sangat fatal. Banyak siswa dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan justru kehilangan hak akses secara mendadak pada program bansos pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Tak hanya sektor pendidikan, ketidakakuratan indikator aset dalam sistem desil juga memukul kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia).
Sri Rezeki menemukan banyak kasus di mana lansia yang hidup serba kekurangan justru dimasukkan ke dalam kategori Desil 5 ke atas. Akibatnya, secara otomatis sistem mencoret nama mereka dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia maupun program bantuan kesejahteraan dari pemerintah daerah.
Kondisi ini diperparah oleh alur birokrasi yang rumit dan kendala administratif di tingkat bawah yang semakin mempersulit warga miskin untuk memulihkan hak mereka.
Tanamkan Nasionalisme Sejak Dini, Babinsa Kodim 0207/Simalungun Bekali Siswa SD Wawasan Kebangsaan
Sumut 13 menit lalu
Pemkab Dairi Bersama Unsur Forkopimda Tindak Pelaku PETI Di Pegagan Hilir, Barang Bukti Diamankan, Sayangnya Pelaku tak Ditemukan
Sumut 43 menit lalu
Tim Elang Sakti dan Unit Tipidter Polres Tebing Tinggi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sumut 58 menit lalu
Bhabinkamtibmas Bersama Tim Reskrim Polsek Medan Baru Amankan Terduga Pelaku Penipuan Modus Tukar Gelang Emas.
Medan satu jam lalu
Bhabinkamtibmas Polsek Tigapanah menggandeng pemerintah desa untuk memperkuat upaya pencegahan aksi curanmor.
Sumut satu jam lalu
Curhat Warga Sunggal, Lingkungan Aman, Warga Waspada Mari kita jaga lingkungan jaga keamaaan bersama.
Medan 2 jam lalu
Pemerintah Kabupaten Karo dan DPRD Kabupaten Karo Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sumut 2 jam lalu
Peresmian TK PAUD Negeri di Simalungun menjadi langkah nyata untuk membangun masa depan anak bangsa.
Sumut 2 jam lalu
Polres Humbahas Patroli Rutin Jaga Kamtibmas
Sumut 2 jam lalu
Dari tempat bermain game, berubah menjadi sarang narkoba, warnet jadi lokasi transaksi digulung Polisi.
Medan 2 jam lalu
