POSMETRO MEDAN- Penerapan indikator Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) memicu gelombang protes keras dari masyarakat Kota Medan karena dinilai tidak akurat, tidak adil, dan mengabaikan kondisi riil ekonomi warga di lapangan.
Kritikan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki. Politisi Partai Keadilan Sjahtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa dirinya menerima banjir keluhan terkait bantuan sosial (bansos) dari masyarakat, baik saat menyerap aspirasi (reses) maupun melalui aduan personal warga.
Menurut Sri Rezeki, permasalahan utama yang paling krusial adalah adanya perubahan status desil keluarga yang melonjak naik secara tiba-tiba ke kategori mampu (Desil 5–10) di dalam sistem secara sepihak tanpa adanya verifikasi lapangan yang valid.
Baca Juga:
"Banyak warga mengeluhkan status desil keluarga mereka tiba-tiba naik ke kategori mampu di sistem, padahal kondisi riil ekonomi dan pendapatan mereka di lapangan tidak mengalami perubahan sama sekali," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan itu, Sabtu (1/8/2026).
Bahkan, ada warga yang melaporkan status desilnya berada di angka 0.
Baca Juga:
Hal itu mengindikasikan data warga belum terdaftar, belum dipetakan, atau status peringkat kesejahteraannya belum selesai diproses di dalam sistem, mengingat sistem desil resmi hanya mengenal kelompok dari 1 sampai 10.
Dampak dari error sistem ini dinilai sangat fatal. Banyak siswa dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan justru kehilangan hak akses secara mendadak pada program bansos pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Tak hanya sektor pendidikan, ketidakakuratan indikator aset dalam sistem desil juga memukul kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia).
Sri Rezeki menemukan banyak kasus di mana lansia yang hidup serba kekurangan justru dimasukkan ke dalam kategori Desil 5 ke atas. Akibatnya, secara otomatis sistem mencoret nama mereka dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia maupun program bantuan kesejahteraan dari pemerintah daerah.
Kondisi ini diperparah oleh alur birokrasi yang rumit dan kendala administratif di tingkat bawah yang semakin mempersulit warga miskin untuk memulihkan hak mereka.
Melihat karut-marut penyaluran bansos ini, Sri Rezeki mendesak Pemerintah Kota Medan dan instansi terkait untuk segera mengevaluasi dan merevisi kebijakan operasional di lapangan.
Ia menegaskan bahwa indikator desil tidak perlu dihapus total, melainkan harus disesuaikan agar adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.
"Sistem ini terkadang menciptakan ketidakadilan. Kami mengusulkan agar indikator desil tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur tunggal dalam penyaluran bantuan sosial," tegasnya menutup pernyataan. (japs)
Satu Pelaku Curas Diamankan, Polres Pelabuhan Belawan Ungkap Dua Perkara Sekaligus.
Peristiwa 35 menit lalu
Pelantikan PPTSB Cabang Samosir, BupatiWabup Ajak Punguan Sinaga Berkontribusi dalam Pembangunan.
Sumut 2 jam lalu
Wakili Kapolsek, Panit Lantas dan Bhabinkamtibmas Tanah Jawa Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Ponpes Daaruttauhid Ahlillah
Sumut 2 jam lalu
Wesly Silalahi Hadiri Baksoskes Sambut HUT ke81 TNI di Wilayah Kodim 0207/Simalungun
Sumut 2 jam lalu
Polsek Medan Baru Amankan Terduga Pelaku Pencurian HP dan Laptop di Rumah Kos.
Peristiwa 3 jam lalu
Kapolres Sibolga AKBP Budi Prasetyo minta anggota bertugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi disiplin.
Sumut 3 jam lalu
3 Terduga Pelaku Curanmor di Deliserdang Ditangkap, Diburu Hingga Tanah Karo.
Peristiwa 4 jam lalu
Polres Samosir Ungkap Sejumlah Kasus, dari Narkotika hingga Pembalakan Liar dan Pemerasan.
Sumut 4 jam lalu
Pelaku curanmor ditangkap di pasar 10 Tembung Gang Ikhlas.
Medan 5 jam lalu
Bapenda Medan Perkuat Pengawasan Pajak Hiburan, Agha Novrian Turun Langsung Ke Lapangan.
Medan 5 jam lalu
