Saya Membantah Jika Suara Rakyat Bisa Dibeli

POSMETRO MEDAN

Demokrasi Indonesia kerap dipotret dari sisi yang paling gelap. Setiap musim pemilu, ruang publik dipenuhi keluhan tentang politik uang, jual-beli suara, dan anggapan bahwa kursi legislatif hanya bisa diraih oleh mereka yang memiliki modal besar. Seolah-olah, rakyat telah kehilangan kebebasan menentukan pilihan, dan suara pemilih selalu dapat ditakar dengan sejumlah uang.

Pandangan itu memang lahir dari banyak kejadian. Nyata terjadi. Namun, ia tidak pernah menjadi seluruh kenyataan.

Di tengah berbagai praktik yang mencederai demokrasi, masih ada kisah-kisah yang menjaga optimisme. Kisah tentang orang-orang yang membangun kepercayaan, bukan membeli suara; yang lebih mengandalkan rekam jejak daripada amplop; yang memilih hadir di tengah masyarakat tanpa menjadikan uang sebagai bahasa utama politik. Mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang diharapkan, tetapi keberadaan mereka menjadi penanda bahwa demokrasi Indonesia belum kehilangan harapan.

Salah satu kisah itu adalah perjalanan Ebenejer Sitorus. Bersama Zulkifli Tanjung, bulan lalu, kami berbincang di ringan tentang kisah perjalanan politiknya.

Sejak pertama kali terpilih menjadi anggota DPRD Asahan pada Pemilu 2009, kemudian melanjutkan pengabdian di DPRD Sumatera Utara selama tiga periode berturut-turut hingga masa jabatan 2024–2029, ia mempertahankan satu prinsip yang tidak pernah berubah: tidak menjadikan politik uang sebagai jalan meraih kemenangan. Bagi Ebenejer, kepercayaan rakyat tidak dibeli, tetapi diperjuangkan.

Kalau ada yang mengatakan perjalanan politik Ebenejer Sitorus sudah direncanakan sejak awal, ia sendiri mungkin akan tersenyum. Faktanya, masuknya Ebenejer ke dunia politik praktis justru berawal dari sesuatu yang nyaris bisa disebut sebagai sebuah kebetulan, jika tidak mau dikatakan "kecelakaan politik".

Januari 2009, ketika suasana tahun baru masih terasa hangat, politisi Partai Damai Sejahtera (PDS), Marasal Hutasoit, datang berkunjung ke rumahnya. Percakapan mereka mula-mula mengalir ringan, sebelum beralih pada dinamika politik nasional yang saat itu sedang berubah drastis.

Mereka membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang dibacakan pada 23 Desember 2008. Putusan itu menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena mengubah sistem penentuan calon legislatif terpilih dari berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan suara terbanyak.

Perubahan itu melahirkan optimisme baru.

"Saya sedang berjuang untuk duduk di DPRD Sumut. Saya kira akan sangat baik kalau kita jadi paket. Pak Eben maju ke DPRD Asahan. Sekarang nomor urut tidak lagi menentukan. Kalau memang dikenal dan disukai masyarakat, bisa berhasil duduk di DPRD," kata Marasal.

Ajakan itu tidak langsung disambut antusias. Saat itu, Ebenejer sama sekali tidak membayangkan politik praktis sebagai jalan hidupnya. Menjadi anggota dewan bukan cita-cita yang pernah ia bayangkan.

Namun akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Bersama Marasal, ia mulai berkeliling dari kampung ke kampung, menemui masyarakat secara langsung. Tidak ada strategi rumit, apalagi kampanye dengan gelontoran uang. Yang dilakukan hanyalah membangun percakapan, mendengarkan, dan memperkenalkan diri.

Hasilnya di luar dugaan. Keduanya sama-sama terpilih.

Lima tahun menjadi anggota DPRD Asahan periode 2009–2014 justru membuka mata Ebenejer terhadap sisi lain dunia politik. Ia menyadari bahwa penghasilan resmi sebagai anggota dewan tidak cukup untuk membiayai mobilitas memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

"Saya dari awal memang tidak pernah mau neko-neko. Bagi saya, satu-satunya sumber penghasilan adalah pembayaran resmi yang saya terima sebagai anggota dewan. Ternyata memang tidak cukup karena mobilitas untuk menemui dan memperjuangkan warga cukup besar," ujarnya.

Pengalaman itu membuatnya dan keluarga mengambil keputusan bulat: tidak akan mencalonkan diri lagi.

Pada saat bersamaan, PDS gagal melewati parliamentary threshold sehingga tidak boleh lagi mengikuti Pemilu. Banyak kader PDS kemudian bergabung ke Partai Hanura dan memperoleh kesempatan maju sebagai calon legislatif.

Ebenejer tetap bergeming. Ia merasa tugasnya sudah selesai.

Namun situasi berubah ketika pimpinan Hanura di Sumatera Utara menyatakan bahwa nomor urut para mantan kader PDS akan diturunkan jika Ebenejer tidak ikut bergabung. Rekan-rekannya mendesaknya agar tetap maju sebagai bentuk solidaritas.

Akhirnya ia mengalah.

Keputusan itu lebih merupakan penghormatan kepada perjuangan bersama daripada ambisi pribadi. Proses pencalonannya bahkan berlangsung hampir setahun. Pada tahap awal, ia nyaris tidak melakukan aktivitas politik apa pun.

Sampai suatu hari istrinya, Nelly Silaen, mengingatkannya dengan kalimat sederhana yang terus ia kenang. "Apa pun ceritanya, janganlah sampai tidak ada pula suaramu, Pak. Malu juga kita."

Kalimat itulah yang membuatnya kembali bergerak.

Ia mulai mendatangi satu per satu pertemuan masyarakat, menghadiri partangiangan, berbincang langsung dengan warga, tanpa membawa bingkisan ataupun uang untuk dibagikan.

"Saya bukan bermaksud sok suci, tetapi memang saya tidak pernah membawa apa pun ketika menemui masyarakat. Kalau melihat tuan rumah menyediakan kopi atau makanan, paling saya titip sekadar pengganti, sekitar Rp200 ribu."

Dalam proses itu, justru sang istri yang kemudian menjadi orang yang paling gigih mendampinginya melakukan sosialisasi. Sekali lagi, usaha itu membuahkan hasil. Ebenejer terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014–2019.

Naik ke tingkat provinsi tidak mengubah prinsip hidupnya. Ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa satu-satunya penghasilan yang boleh diterima adalah yang sah menurut negara. Selebihnya, ia berusaha mengembalikannya kepada masyarakat melalui berbagai aktivitas pelayanan di daerah pemilihannya.

Ketika DPRD Sumut pada masa itu diterpa badai persoalan hukum yang menyeret sejumlah anggotanya, nama Ebenejer tidak pernah muncul dalam perkara apa pun.

Pada Pemilu 2019, ia sebenarnya kembali ingin berhenti. Namun partai mewajibkan seluruh anggota DPRD petahana untuk kembali maju. Ia mengikuti keputusan partai dan kembali memperoleh kepercayaan masyarakat. Pada Pemilu 2024, ia kembali terpilih untuk masa jabatan 2024–2029.

Keluarga yang Menjaga Prinsip

Menurut Ebenejer, ada satu faktor yang membuatnya mampu bertahan selama dua dekade di dunia politik tanpa tersandung persoalan hukum: keluarga.

"Istri saya bekerja keras ketika masa sosialisasi. Tetapi begitu saya duduk menjadi anggota dewan, dia sama sekali tidak pernah ikut campur urusan apa pun. Tidak pernah meminta proyek, tidak pernah menitip kepentingan. Dia fokus berdagang, marrengge-rengge. Saya harus akui, faktor itu sangat menentukan."

Ia juga banyak memperoleh kekuatan dari dua adiknya yang melayani sebagai pendeta, masing-masing di Kalimantan dan Jakarta.

"Meskipun si abangan, saya selalu mendengar pendapat, bahkan bimbingan spiritualnya. Pernah saya coba mengabaikan sarannya, hasilnya memang tidak baik."

Menjelang akhir perbincangan, Ebenejer kembali menegaskan keyakinan yang selama ini ia pegang.

"Sebagai politisi yang mencintai bangsa dan demokrasi, jangan justru kita merusak rakyat dengan membiasakan mereka menerima uang untuk memilih. Saya yakin, masih jauh lebih banyak masyarakat yang menginginkan wakil rakyat yang bekerja sungguh-sungguh daripada politisi yang mencoba membeli suara mereka."

Barangkali itulah pesan paling penting dari perjalanan politik Ebenejer Sitorus. Demokrasi memang tidak selalu berjalan ideal. Politik uang memang masih ada. Namun selama masih ada politisi yang memilih jalan kepercayaan daripada transaksi, dan masih ada rakyat yang memberikan mandat tanpa meminta imbalan, harapan bagi demokrasi Indonesia akan tetap hidup.