Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas

Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, DPRD Sumut melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas usulan Komisi D telah mengesahkan Perda SOTK yang baru, yang menyetujui pemisahan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) menjadi dinas tersendiri.

Langkah ini dilakukan guna mengurangi beban kerja Dinas PUPR serta agar penanganan sektor PSDA lebih fokus dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Sumut Temui Massa Aksi BEM USU, Terima Sembilan Tuntutan
• Usai Aksi Demonstrasi, Kapolrestabes Medan Ajak Kutip Sampah

Yahdi berharap persoalan pengunduran diri HDS tidak menjadi polemik berkepanjangan dan pergantian kepemimpinan di Dinas PUPR menjadi momentum untuk memperkuat kinerja serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.

Ia menilai penetapan Sekretaris Dinas PUPR sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas oleh Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, sebagai langkah cepat yang tepat.

Baca Juga:

• Demo di DPRD Sumut Memanas, Kapolrestabes Medan Turun Tangan Redam Massa: "Saya Berdiri di Sini untuk Kalian"
• DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Namun demikian, ia berharap agar segera ditetapkan kepala dinas definitif yang mumpuni dan mampu menjawab seluruh tantangan ke depan, termasuk mendukung kesuksesan visi, misi, dan program Gubernur Sumut dalam pembangunan infrastruktur yang membutuhkan gerak cepat, terutama terkait rehabilitasi pascabencana.(ern)

Ketua DPRD Sumut Temui Massa Aksi BEM USU, Terima Sembilan Tuntutan

Usai Aksi Demonstrasi, Kapolrestabes Medan Ajak Kutip Sampah

Demo di DPRD Sumut Memanas, Kapolrestabes Medan Turun Tangan Redam Massa: "Saya Berdiri di Sini untuk Kalian"

DPRD Sumut Gelar RDP Bahas Dugaan Kejahatan Perbankan dan Kerugian Nasabah BNI Pematangsiantar

Darma Putra Rangkuti Tegaskan Reses Bukan Sekadar Formalitas Belaka

FABEM Sumut dan Aktivis Indonesia Kunjungi Komisi D DPRD Sumut, Bahas RDP PLN hingga Tata Kelola Pertambangan