POSMETRO MEDAN,Medan- Sejak lima tahun terakhir lembaga penegak hukum membongkar kasus tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Seperti dilakukan intansi Kejaksaan Agung yang mengungkap kasus besar hingga triliunan rupiah, tak pelak telah menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana organ pengawas BUMN dalam menghadapi tindak pidana korupsi tersebut.
Menyambut ulang tahun ke 65 Hari Bhakti Adyaksa (HBA) pada Selasa, 22 Juli 2025, seorang jaksa muda bernama Dr. Asepte Gaulle Ginting, pun meluncurkan sebuah buku berjudul 'Pertanggungjawaban Pidana Organ Pengawas: Korupsi dan Kerugian BUMN'.
Baca Juga:
Buku yang diambil dari disertasi Sarjana Doktoral di Universitas Sumatera Utara itu didikasikan untuk kampus almamaternya, terlebih khusus di intansi tempatnya mengabdi selama 17 tahun, yakni Kejaksaan.
Dr Asepte Gaulle Ginting, mengatakan buku yang diterbitkannya itu sebagai penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana organ pengawas BUMN melalui beberapa cara.
Baca Juga:
Pertama, penguatan fungsi pengawasan dewan komisaris dalam BUMN. Dewan komisaris harus memiliki kewenangan yang jelas dan tegas untuk melakukan pengawasan yang mendalam terhadap kebijakan dan operasional perusahaan.
Kedua, penguatan sistem pengawasan internal BUMN. Sistem pengawasan internal yang efektif adalah kunci untuk mencegah terjadinya tindak pidana, termasuk korupsi, di tubuh BUMN.
Ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap organ pengawas BUMN. Penegakan hukum yang tegas terhadap organ pengawas BUMN yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat memperkuat ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN.
Keempat, reformasi dalam pengelolaan sumber daya manusia di BUMN. Pegawai dan manajemen yang berkompeten serta memahami tugas dan kewajiban mereka dalam pengelolaan perusahaan negara dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksekusi kebijakan.
Kelima, sosialisasi dan pendidikan hukum untuk organ pengawas BUMN. Sosialisasi dan pendidikan hukum secara terus-menerus bagi dewan komisaris dan pengawas di BUMN menjadi langkah penting untuk membangun budaya pengawasan yang baik dan menyadarkan mereka akan pentingnya melaksanakan fungsi pengawasan dengan penuh tanggung jawab.
POSMETRO MEDAN Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus, Mardison, SH, melantik dua Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Jakarta Kabupaten Deli Serdang meraih Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat nasional Tahun 2026 katego
Sumut 5 jam lalu
POSMETRO MEDANLebih sepekan, 3 jurnalis yang sudah samasama di ambang sore, bersama seorang anak muda tangguh, melakukan perjalanan kelilin
Editorial 5 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Asahan Gelombang aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi (GEMPPAR) Asahan mengguncang sejumlah kantor pemerin
Peristiwa 6 jam lalu
Transportasi danau menjadi bagian penting bagi masyarakat sekaligus wisatawan yang datang ke Samosir.
Sumut 7 jam lalu
Bupati Humbahas Menyerahkan SK Perpanjangan PPPK Paruh Waktu
Sumut 8 jam lalu
Sidang KSOP Belawan, Saksi sebut Penerimaan Jasa Pelabuhan Sudah Disetor ke Negara
Medan 9 jam lalu
Tanggapi Dumas Presisi, Polsek Torgamba Amankan ZAS, 1,7 Gram Barang Bukti Disita
Sumut 9 jam lalu
Awalnya Ditangkap Warga Kasus Penggelapan Motor, Pria di Perbaungan Malah Kedapatan Kantongi Sabu
Sumut 10 jam lalu
Mengenal Kombes Pol Alfonso Doly Gelbert Sinaga, Kabidpropam Polda Bali.
Profil 11 jam lalu
