Evaluasi Penyaluran Bansos di Dusun III Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai

POSMETRO MEDAN— Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa Paya Rengas Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Sumatera Utara menjadi perhatian publik.

Sekretaris Nasional Presidium Rakyat Membangun Peradaban (PERMADA), Andrean, menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius karena menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang baik, transparan, dan tepat waktu.

Penyaluran Bansos dari pemerintah pusat berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter dimulai pada Senin, 22 Juni 2026, di Kantor Desa Paya Rengas.

Baca Juga:

• Sri Rezeki Kritik Sistem Regsosek, Minta Indikator Desil tak Dijadikan Tolok Ukur Tunggal Bansos
• Ketua Permada Lapor ke Inspektorat dan Ombudsman

Namun, salah seorang penerima manfaat, Herna Wati, warga Dusun III, baru menerima surat undangan sekaligus bantuan pada hari keempat pelaksanaan.

Menurut keterangan Herna Wati, saat masyarakat lainnya telah menerima surat undangan dan mengambil bantuan, dirinya belum menerima pemberitahuan.

Baca Juga:

• Ramai di Medsos, Lurah Negeri Lama Bantah Lakukan Penyimpangan Bansos
• Rico Waas Buka Digitalisasi Bansos Untuk Akhiri Salah Sasaran Bantuan

Setelah anaknya menghubungi Pendamping Sosial, Feri Firmansyah, diketahui bahwa berdasarkan data dalam sistem, Herna Wati memang terdaftar sebagai penerima bantuan. Setelah dilakukan penelusuran, surat undangan tersebut diketahui telah berada di Kepala Dusun III.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dusun III Desa Paya Rengas, Basrik, membantah sengaja menahan surat undangan.

"Bukan surat kami tahan, melainkan kami bingung karena ada kesamaan nama penerima. Setelah bertanya ke sana kemari baru diketahui siapa yang berhak menerima bantuan. Karena itu pada hari keempat surat undangan beserta bantuan diserahkan kepada penerima," ujar Basrik.

Menanggapi penjelasan tersebut, Andrean mengatakan bahwa apabila benar terjadi keterlambatan akibat kesamaan nama, seharusnya perangkat desa melakukan verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sebelum penyaluran berlangsung.

"Di dalam data penerima sudah terdapat identitas kependudukan berupa NIK dan Nomor Kartu Keluarga. Dengan melakukan verifikasi administrasi secara benar, seharusnya tidak terjadi keterlambatan penyerahan hak masyarakat. Apalagi yang bersangkutan merupakan warga yang masuk kategori Desil 4 dan dinyatakan sebagai penerima bantuan," kata Andrean.

Sri Rezeki Kritik Sistem Regsosek, Minta Indikator Desil tak Dijadikan Tolok Ukur Tunggal Bansos

Ketua Permada Lapor ke Inspektorat dan Ombudsman

Ramai di Medsos, Lurah Negeri Lama Bantah Lakukan Penyimpangan Bansos

Rico Waas Buka Digitalisasi Bansos Untuk Akhiri Salah Sasaran Bantuan

Kapolres Pakpak Bharat dan Ketua Bhayangkari Berikan Bansos kepada Warga Kurang Mampu dan Panti Asuhan

Kapolsek Perbaungan AKP Japri Simamora Komandoi Pemberian Bansos Ramadan untuk Korban Musibah Kebakaran