Kejari Siantar Terseret Uang Harmonisasi, ICW Lapor KPK

Namun di atas kertas, seluruh proyek seolah dikerjakan oleh rekanan alias pihak ke-3. Dari pertanggungjawaban teknis sampai administrasi, pihak ke-3 tidak pernah ikut mencampuri.

Hanya menerima fee tanpa harus mengerjakan apa pun.

Baca Juga:

• Kawal Capaian Indikator Desa Antikorupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Berintegritas di Asahan dan Ledong Barat
• Kawal Capaian Indikator Desa Antikorupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Berintegritas di Asahan dan Ledong Barat

Selain itu, teknis pengerjaan proyek yang dilakukan sendiri oleh pihak Perumda Tirtauli, dikerjakan sembarangan saja demi mendapatkan untung yang besar.

Seperti pada sambungan pipa yang hanya dilakukan dengan sistem bakar. Lalu lantai pipa tak diberi pasir dan lain sebagainya.

Baca Juga:

• Yusril Ihza Mahendra Berharap KPK Jangan Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus
• Kapolres Dairi Sambangi Kejari Setempat Merajut Soliditas Antar Aparat Penegak Hukum

Parahnya lagi, proyek bersumber dana APBD TA 2025, itu hingga tahun 2026 belum kunjung difungsikan.

Atas dasar dugaan itulah, Jokly mengadukannya ke Kejari Siantar.

Tapi sudah jalan empat bulan, laporannya seolah tak diproses. Kesal dengan sikap Kejari Siantar seperti itu, kini Jokly menempuh langkah lain.

Mengadukan Kejari Siantar atas dugaan gratifikasi ke KPK.

Jokly menemukan adanya dugaan pihak Kejari Siantar, menerima dana sebesar 1 persen dari pagu proyek yang mencapai Rp10 miliar itu.

Uang tersebut disebut-sebut sebagai Uang Harmonisasi.

Kawal Capaian Indikator Desa Antikorupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Berintegritas di Asahan dan Ledong Barat

Kawal Capaian Indikator Desa Antikorupsi, KPK Perkuat Tata Kelola Berintegritas di Asahan dan Ledong Barat

Yusril Ihza Mahendra Berharap KPK Jangan Ambil Alih Kasus Eks Jampidsus

Kapolres Dairi Sambangi Kejari Setempat Merajut Soliditas Antar Aparat Penegak Hukum

Kapolres Sibolga Silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Setempat

Perkuat Sinergisitas Kapolres Binjai Yang Baru Silaturahmi ke Kejari Binjai