Posmetro Medan, Labuhanbatu- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Provsu) memberikan perhatian terhadap kasus video viral aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dipicu kekecewaan akibat maraknya pungutan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas (Kapus) yang tidak jelas peruntukannya (pungli).
Menanggapi kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Kadiskes Provsu), Muhammad Faisal Hasrimy melalui Sekretaris Dinkes, Hamid Rijal Lubis kepada wartawan mengatakan akan segera melakukan kroscek ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
"Kami cek ke Dinkes Labuhan Batu ya Pak," katanya, Rabu (29/7/2026).
Baca Juga:
Sebelumnya diberitakan, baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan seorang staf bersama rekannya, melakukan protes terhadap atasan akibat banyaknya pungutan-pungutan yang dinilai tidak jelas tujuannya (pungli), hingga membuat heboh dunia kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yang terjadi di Puskesmas Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam video yang berdurasi singkat, sejumlah pegawai nakes terlihat geram akibat hilang kesabaran hingga meluapkan kekecewaannya kepada atasan.
Baca Juga:
"Ini Kepala Puskesmas Tanjung Haloban yang sok hebat itu," cetus bidan sambil mencoba menghadang mobil yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang merupakan Kepala Puskesmas (Kapus).
Dalam video, bidan tersebut mengeluhkan adanya sejumlah pengutipan yang tidak jelas peruntukannya yang dilakukan oleh Kapus.
"Semua pungutan-pungutan tidak jelas, potongan-potongan tak jelas," lontarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanjung Haloban, Susyani Purba saat dikonfirmasi Jumat (17/7/2026) dan Minggu (19/7/2026) hingga saat ini belum bersedia memberikan tanggapan.
Terpisah, salah seorang bidan yang berhasil dikonfirmasi membenarkan adanya kutipan setiap bulannya yang dilakukan oleh Kapus.
Adapun modus dugaan pungli yang dilakukan Kapus adalah dengan melakukan pengutipan secara manual kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tanjung Haloban, melalui dua orang bendahara yang ditunjuk.
Menurut bidan yang tidak ingin namanya ditulis itu, untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kapus melakukan pemotongan 16 % per stafnya.
"Kalau JKN ini nominalnya bervariasi pak, tergantung pendapatan kita per bulannya," katanya
"Yang paling parah pak, dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) kita dikenakan potongan 45 % per kegiatan. Dengan menugaskan Buk Vivi, (panggilan akrab Devita Siregar, bendahara BOK) untuk melakukan pengutipan kepada kita semua yang bertugas di Puskesmas Tanjung Haloban," bebernya.
Selain Devita yang ditunjuk sebagai bendahara BOK, sumber mengatakan, ada seorang lagi inisial M sebagai bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditugaskan melakukan pengutipan sebesar 16 % tiap bulannya.
Saat dikonfirmasi, Devita Siregar membantah ikut andil dalam pengutipan tersebut "tidak ada," bantah Devita. Ia juga mengaku tidak mengetahui apa yang memicu keributan di Puskesmas beberapa waktu lalu.
"Maaf pak, saya pun kurang tau pak, untuk lebih jelasnya konfirmasi aja sama Kapus," akunya. (BS)
Tags
beritaTerkait
komentar