Merubah Kota Tanjungbalai dari Penataan Pedagang, Infrastruktur Berkelanjutan, Pengentasan Kemiskinan, Penataan Birokrasi, Penghargaan & Prestasi

Indikator paling konkret yang dapat dilihat dari keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan tersebut meliputi:

• Sistem Perizinan Satu Pintu (PTSP ): Terintegrasinya layanan perizinan secara online, yang memangkas waktu tunggu dari berminggu-minggu menjadi hitungan jam atau hari tanpa adanya pungutan liar.

Baca Juga:

• Rico Waas Bersama Kepala Daerah se-Sumut Tandatangani Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Cegah Korupsi
• Dinas SDABMBK Bersama Kecamatan Dan DLH Perkuat Penanganan Lingkungan

• Nilai Indeks Reformasi Birokrasi : Mendapatkan predikat atau nilai tinggi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Berdasarkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai berada di angka 68,90 dengan predikat "B" (Baik)

• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : Raihan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama bertahun-tahun berturut-turut sebagai bukti nyata tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Sejak tahun 2023 hingga 2025, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Tanjungbalai meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara

Baca Juga:

• Rico Waas Tegaskan Komitmen Pemerataan
• Pemkab Deli Serdang Apresiasi Maha Kumbhaabhisegam, Perkuat Kerukunan Antarumat Beragama

• Penerapan Sistem Merit : Pengisian jabatan struktural berdasarkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang ketat, bukan berdasarkan kedekatan politik. Sebelumnya, jabatan masih diisi oleh ASN sebagai pelaksana tugas, memasuki tahun 2026 saat ini telah diisi dengan para ASN yang dilantik sebagai pejabat defenitif di OPD masing-masing dan memastikan prinsip the right man on the right place benar-benar terwujud sesuai PermenPANRB No. 19 Tahun 2025 dengan indikator Kompetensi & Kinerja, Penghapusan Politisasi Birokrasi (Penempatan dan promosi murni didasarkan pada rekam jejak, prestasi, dan kebutuhan organisasi, bukan pada kedekatan dengan kepala daerah atau afiliasi politik tertentu), dengan tegas Wali Kota menegaskan hal ini saat melantik para pejabat baik Pejabat Tinggi Pratama, Adm inistrator dan Pengawas, tidak ada lagi ini orangnya Wali Kota sebelumnya dan yang dilantik orangnya Wali Kota sekarang

• Layanan Pengaduan Responsif : Adanya platform pelaporan warga yang terintegrasi (seperti aplikasi cepat tanggap), di mana walikota dapat langsung memonitor penyelesaian masalah di tingkat kelurahan.

Sebelumnya sejumlah OPD masih diisi dengan para pejabat pelaksana, saat OPD dimaksud telah diisi dengan para pejabat defenitif baik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas hal ini bagian dari upaya Wali Kota dalam mendukung Visi Tanjungbalai EMAS dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Tanjungbalai.

Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatann IPM

Sejak dilantik sebagai Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim juga berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan penurunan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini adalah bentuk komitmen kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, Pemerintah Kota Kota Tanjungbalai terus mendorong percepatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan

Rico Waas Bersama Kepala Daerah se-Sumut Tandatangani Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Cegah Korupsi

Dinas SDABMBK Bersama Kecamatan Dan DLH Perkuat Penanganan Lingkungan

Rico Waas Tegaskan Komitmen Pemerataan

Pemkab Deli Serdang Apresiasi Maha Kumbhaabhisegam, Perkuat Kerukunan Antarumat Beragama

Turun langsung ke Belawan–Marelan, Wali Kota Medan Gaspol Bersih-bersih dan Serap Aspirasi Warga

Mobil Operasional BRI Diduga Dipakai untuk Kepentingan Pribadi, Sejumlah Kepala Unit di Bawah BO Tanjungbalai Disorot