Belum Ada Hasil, Mediasi Sengketa Hak Anggota DPRD Berlanjut

3. Asas Penyelenggaraan Negara

Baca Juga:

• Polres Sibolga Periksa Keamanan Makanan di SPPG Kemala Bhayangkari
• Rawat Keberagaman dan Harmonisasi, FPK Kota Medan Gelar Dialog Penguatan Pembauran Kebangsaan

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 huruf a dan f:

Baca Juga:

• Danden Gegana Brimob Polda Sumut Pimpin Tradisi Bintara Remaja
• Semarakkan Harmoni Milad 27 Tahun Pendawa, Imigrasi Belawan Hadir Puncak Perayaan Di Kantor Gubsu

Penyelenggaraan negara harus memenuhi asas kepastian hukum, asas kesamaan kedudukan dalam kepegawaian negara, dan tidak boleh ada diskriminasi.

Sampai saat ini, somasi kedua belum menghasilkan kesepakatan. Pihak pengadilan akan menjadwalkan kembali pertemuan berikutnya pada minggu depan, dengan tanggal yang akan disampaikan secara resmi kepada masing-masing pihak. Mandapot Pasaribu berharap pada proses selanjutnya terdapat titik terang, sehingga tidak ada lagi penzaliman dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan hak anggota dewan dan merusak citra lembaga perwakilan rakyat."pungkasnya ( Gabriel Ginting )

Polres Sibolga Periksa Keamanan Makanan di SPPG Kemala Bhayangkari

Rawat Keberagaman dan Harmonisasi, FPK Kota Medan Gelar Dialog Penguatan Pembauran Kebangsaan

Danden Gegana Brimob Polda Sumut Pimpin Tradisi Bintara Remaja

Semarakkan Harmoni Milad 27 Tahun Pendawa, Imigrasi Belawan Hadir Puncak Perayaan Di Kantor Gubsu

Wabup Ariston Sampaikan Nota Pengantar P-APBD 2026 dan Penyertaan Modal Bank Sumut

Tim Cobra Polres Karo Tangkap Residivis Kasus Pencurian, Tersangka Dilumpuhkan