Mangihut Kesal, Jamintel Kejagung Disasar

Selain itu, teknis pengerjaan proyek yang dilakukan sendiri oleh pihak Perumda Tirtauli, dikerjakan sembarangan saja demi mendapatkan untung yang lebih besar. Seperti pada sambungan pipa yang hanya dilakukan dengan sistem bakar. Lalu lantai pipa tak diberi pasir dan lain sebagainya.

Parahnya lagi, proyek bersumber dari APBD Siantar TA 2025, itu hingga tahun 2026 belum kunjung difungsikan.

Baca Juga:

• Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Paluh Sibaji Segera Dimulai, Bupati: Pekerja Lokal Desil 1–2 Jadi Prioritas
• Proyek RSUD Karo Tahap Lelang, Tambahan Anggaran Rp8,5 M Dipertanyakan

Atas dasar dugaan itulah, Jokly mengadukannya ke Kejari Siantar.

Tapi sudah jalan empat bulan, laporannya seolah tak diproses. Kesal dengan sikap Kejari Siantar seperti itu, Jokly berupaya menempuh langkah lain. Yakni, hendak mengadukan Kejari Siantar ke KPK. Atas dugaan gratifikasi ke KPK.

Baca Juga:

• Dinas Kominfo Pematangsiantar Bahas Rancangan Perwa Penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City
• Sat Lantas Polres Pematangsiantar Sosialisasi Safety Riding kepada Personel Korem 022 PT

Jokly, menemukan adanya dugaan pihak Kejari Siantar, menerima dana sebesar 1 persen dari pagu proyek yang mencapai Rp10 miliar tersebut. Dana 1 persen tersebut, dianggap sebagai Dana Harmonisasi.

Sejak awal perkara ini mencuat ke permukaan, Kajari Siantar Erwin Purba, coba dikonfirmasi. Namun, tak mau memberikan tanggapan. Termasuk soal Dana Harmonisasi yang diduga diterima pihak Kejari Siantar.

Tak jelas kenapa Kajari tidak mau memberikan klarifikasi. Demikian juga pihak Perumda Tirtauli Kota Siantar. Direksi lewat Humasnya, memilih bungkam saat dikonfirmasi. Jokly pun berharap, Wali Kota Siantar Wesly Silalahi, segera turun tangan langsung menyikapi hal ini.

"Ini akar persoalan ini dari Perumda Tirtauli. Wali Kota Siantar tak perlu takut bersikap. Berikan sanksi keras kepada jajaran direksi. Mereka paling layak menanggung konsekwensi dari seluruh dugaan perbuatan curang tersebut," kesal Jokly.

Dengan dugaan pemberian Uang Harmonisasi kepada Kejari Siantar, Jokly juga tak lupa mengingatkan jajaran Direksi Perumda Tirtauli. Agar, tidak lantas menganggap diri mereka menjadi kebal hukum.

"Terakhir, kita minta agar jajaran Direksi Perumda Tirtauli dinonaktifkan sementara. Agar proses hukum saat ini berjalan tanpa kendala," pinta Jokly. (Ung)

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Paluh Sibaji Segera Dimulai, Bupati: Pekerja Lokal Desil 1–2 Jadi Prioritas

Proyek RSUD Karo Tahap Lelang, Tambahan Anggaran Rp8,5 M Dipertanyakan

Dinas Kominfo Pematangsiantar Bahas Rancangan Perwa Penyelenggaraan Pematangsiantar Smart City

Sat Lantas Polres Pematangsiantar Sosialisasi Safety Riding kepada Personel Korem 022 PT

Pemko Pematangsiantar Bahas Rancangan Akhir Rencana Penanggulangan Bencana

Penerimaan Pajak Capai 72,81 Persen, Asri Ludin Tambunan Dorong Bapenda Maksimalkan Optimalisasi Target