Kasus Suap Proyek Jalan Libatkan Anak Buah Topan Ginting, KPK Didesak Periksa Bobby Nasution

POSMETRO MEDAN, Jakarta- Ketua Umum (Ketum) Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Norman Hadinegoro mendesak KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution.

Norman Hadinegoro menegaskan Bobby Nasution perlu diperiksa terkait indikasi adanya keterlibatannya dalam suap proyek jalan yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut.

Hal itu diungkapnya saat menjadi salah satu pembicara dalam acara bertajuk "Rakyat Bersuara,". "Bobby perlu dipanggil KPK atau Bobby datang ke KPK," kata Norman.

Baca Juga:

• Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN
• Teken Komitmen Bersama KPK, Bobby Nasution Dorong Pencegahan Korupsi Dilakukan Komprehensif

Lebih jauh, ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pemberantasan korupsi digencarkan. Tindakan itu dilakukan tanpa pandang bulu.

"Kepresidenan sekarang ini salah satu adalah pemberantasan korupsi, walaupun kita tahu Bobby ini adalah kader Gerindra, menantunya Pak Jokowi, kita gak ada pilih kasih," ujarnya.

Baca Juga:

• Kolaborasi TP PKK Sumut dan Deli Serdang Dorong Keripik Ubi Naik Kelas
• Pemkab Deli Serdang Perkuat Sinergi PAD dan DBH Pajak Provinsi

Sebelumnya, Mantan Sekertaris BUMN, Said Didu bicara terkait kasus korupsi di Sumatera Utara (Sumut) yang mengancam Gubernur Bobby Nasution.

Padahal sahabatnya yaitu, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut), Topan Obaja Putra Ginting atau Topan Ginting sudah diamankan KPK.

Said Didu menyebut adanya hubungan dan kedekatan Bobby Nasution dengan penguasa membuat posisinya aman. "Saya justru menyatakan Bobby pasti aman, pasti aman," kata Said Didu.

Dia menyebutkan beberapa alasan Bobby aman dari jeratan hukum. Pertama, kata dia, Bobby dekat dengan kekuasaan.

"Hampir semua orang dekat kekuasaan itu tidak pernah bisa disentuh hukum, dan Bobby termasuk orang dekat keuasaan, dia mantu Presiden (ketujuh) Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo," sebutnya.

Ada juga faktor lain seperti aparat penegak hukum tidak bisa menangkap pihak penyumbang kekuasaan.

"Menyumbang suara, menyumbang dana, menyumbang yang lain, itu tidak pernah kesentuh, dan sepertinya korupsi ini termasuk itu," tuturnya.

Sebelumnya, KPK menangkap Topan dalam OTT di Sumut. Dia lalu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut.

Topan langsung ditahan. Dia akan mendekam di balik jeruji besi selama 20 hari ke depan.

Penyidik KPK menyita uang senilai Rp231 juta terkait perkara tersebut. Uang itu diduga merupakan sisa suap yang telah diberikan. (fajar)

Nusron Wahid Dikabarkan Mundur dari Menteri ATR/BPN

Teken Komitmen Bersama KPK, Bobby Nasution Dorong Pencegahan Korupsi Dilakukan Komprehensif

Kolaborasi TP PKK Sumut dan Deli Serdang Dorong Keripik Ubi Naik Kelas

Pemkab Deli Serdang Perkuat Sinergi PAD dan DBH Pajak Provinsi

KPK Tetapkan 6 Tersangka di Unsoed, Terkait OTT Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi

Mengenal Rektor Unsoed Akhmad Sodiq yang Ditangkap KPK, Jagoan Ternak Hewan