Bobby Nasution Diminta Tegas Pilih Kepala OPD, Desakan Bersihkan Pejabat yang Terindikasi Korupsi

POSMETRO MEDAN,Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, didesak untuk lebih tegas dalam memilih kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersih dari dugaan tindak pidana korupsi.

Desakan ini mencuat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, yang kembali menambah daftar panjang kasus korupsi di Sumatera Utara.

Modus yang digunakan dalam kasus tersebut tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yakni suap dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta praktik jual-beli jabatan. Terulangnya kasus korupsi ini mengindikasikan lemahnya sistem pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Pria Ini Jual Hasil Curian Cuma Rp200 Ribu Padahal Barangnya AC dan Televisi
• Perkuat Tata Kelola Data, Pemkab Deli Serdang Konsolidasikan Peran Wali Data

Faktor politik juga turut memicu maraknya korupsi di daerah. Biaya politik yang tinggi dalam proses pemilihan kepala daerah menjadi pemicu utama.

Pilkada langsung kerap dibayangi praktik politik uang, baik dalam bentuk mahar kepada partai politik maupun vote buying. Akibatnya, kepala daerah terpilih merasa perlu mengembalikan biaya politik tersebut melalui jalan pintas, yakni korupsi.

Baca Juga:

• Polres Sibolga Gelar Gaktiblin di Mako
• Kapolres Dairi Bersama Bhayangkari Melayat ke Rumah Duka AIPTU Herbin Silaen, Sampaikan Penghiburan untuk Keluarga

Partai politik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi justru kerap terlibat. Praktik korupsi kepala daerah seringkali memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan partai politik. Karena itu, perubahan mendasar dibutuhkan, baik dalam sistem politik maupun pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Oza Hasibuan, Ketua Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara, menyampaikan bahwa terlibatnya sejumlah kepala OPD dalam kasus korupsi menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di tingkat provinsi.

Ia juga menyoroti adanya indikasi bahwa beberapa kasus korupsi di daerah justru melibatkan peran dari pusat dan provinsi. "Separuh korupsi di Sumut itu didorong oleh pimpinan. Ini karena kegagalan membangun sistem pengawasan yang baik," ujarnya.

Oza juga menyoroti penunjukan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut secara definitif. Sebelumnya, Faisal menjabat sebagai Penjabat (PJ) Bupati Langkat, dan namanya sempat dikaitkan dalam dugaan korupsi proyek mebel di Dinas Pendidikan Langkat tahun 2024, yang menyeret Kadis Pendidikan Langkat sebagai tersangka.

Hingga kini, Kejaksaan dan KPK belum memanggil Faisal terkait kasus tersebut. Oleh karena itu, Oza menilai Bobby Nasution perlu mempertimbangkan kembali penunjukan Faisal Hasrimy demi menjaga integritas kepemimpinan di Sumut.

Pria Ini Jual Hasil Curian Cuma Rp200 Ribu Padahal Barangnya AC dan Televisi

Perkuat Tata Kelola Data, Pemkab Deli Serdang Konsolidasikan Peran Wali Data

Polres Sibolga Gelar Gaktiblin di Mako

Kapolres Dairi Bersama Bhayangkari Melayat ke Rumah Duka AIPTU Herbin Silaen, Sampaikan Penghiburan untuk Keluarga

Saksi Ungkap KUR Rp50 Juta, PH: Persetujuan Kredit Ada di Kepala Unit

Sosialisasi Antikorupsi, Pemkab Deli Serdang Perkuat Integritas dan Kepatuhan Hukum Aparatur