Bobby Nasution Diminta Tegas Pilih Kepala OPD, Desakan Bersihkan Pejabat yang Terindikasi Korupsi

POSMETRO MEDAN,Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, didesak untuk lebih tegas dalam memilih kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersih dari dugaan tindak pidana korupsi.

Desakan ini mencuat pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting, yang kembali menambah daftar panjang kasus korupsi di Sumatera Utara.

Modus yang digunakan dalam kasus tersebut tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yakni suap dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta praktik jual-beli jabatan. Terulangnya kasus korupsi ini mengindikasikan lemahnya sistem pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Buron Setahun, Terpidana Korupsi Kredit KUR BRI Ditangkap Tim Kejari Medan di Pontianak
• Perkuat Sinergi Jalin Kebersamaan, Bupati dan Wakil Bupati Sambut Kajari Labuhanbatu yang Baru

Faktor politik juga turut memicu maraknya korupsi di daerah. Biaya politik yang tinggi dalam proses pemilihan kepala daerah menjadi pemicu utama.

Pilkada langsung kerap dibayangi praktik politik uang, baik dalam bentuk mahar kepada partai politik maupun vote buying. Akibatnya, kepala daerah terpilih merasa perlu mengembalikan biaya politik tersebut melalui jalan pintas, yakni korupsi.

Baca Juga:

• Neymar dan Thiago Silva Masuk Daftar Skuad Sementara Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026
• Pledoi Bongkar Dugaan Carut-Marut Internal Bawaslu Kepulauan Nias, Nur Alia Minta Dibebaskan

Partai politik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi justru kerap terlibat. Praktik korupsi kepala daerah seringkali memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan partai politik. Karena itu, perubahan mendasar dibutuhkan, baik dalam sistem politik maupun pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Oza Hasibuan, Ketua Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara, menyampaikan bahwa terlibatnya sejumlah kepala OPD dalam kasus korupsi menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di tingkat provinsi.

Ia juga menyoroti adanya indikasi bahwa beberapa kasus korupsi di daerah justru melibatkan peran dari pusat dan provinsi. "Separuh korupsi di Sumut itu didorong oleh pimpinan. Ini karena kegagalan membangun sistem pengawasan yang baik," ujarnya.

Oza juga menyoroti penunjukan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumut secara definitif. Sebelumnya, Faisal menjabat sebagai Penjabat (PJ) Bupati Langkat, dan namanya sempat dikaitkan dalam dugaan korupsi proyek mebel di Dinas Pendidikan Langkat tahun 2024, yang menyeret Kadis Pendidikan Langkat sebagai tersangka.

Hingga kini, Kejaksaan dan KPK belum memanggil Faisal terkait kasus tersebut. Oleh karena itu, Oza menilai Bobby Nasution perlu mempertimbangkan kembali penunjukan Faisal Hasrimy demi menjaga integritas kepemimpinan di Sumut.

Buron Setahun, Terpidana Korupsi Kredit KUR BRI Ditangkap Tim Kejari Medan di Pontianak

Perkuat Sinergi Jalin Kebersamaan, Bupati dan Wakil Bupati Sambut Kajari Labuhanbatu yang Baru

Neymar dan Thiago Silva Masuk Daftar Skuad Sementara Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026

Pledoi Bongkar Dugaan Carut-Marut Internal Bawaslu Kepulauan Nias, Nur Alia Minta Dibebaskan

Korupsi Terjadi Karena Keserakahan, Kebutuhan, atau Sistem?

Dugaan Korupsi di Disdik Labuhanbatu Dilaporkan ke Kejati Sumut, Dari Pungli Kepsek Hingga Proyek Toilet