Sabtu, 08 Agustus 2026

RPJMD-APBD Menggunung, Rakyat Tetap Berjalan Kaki

Administrator - Jumat, 08 Agustus 2025 23:32 WIB
RPJMD-APBD Menggunung, Rakyat Tetap Berjalan Kaki
Erni/Ist
Rapat Paripurna DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).

Dalam bidang kesehatan, kritik mereka lebih tajam. Pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil disebut belum terjangkau. Tenaga medis langka, fasilitas minim, dan anggaran seringkali lebih banyak tersedot ke pengadaan barang ketimbang penanganan nyawa.

"Pembangunan tanpa kesehatan adalah tubuh tanpa nadi," ungkap mereka.

Baca Juga:

BUMD: Lubang Gelap Pembangunan

F-PKS juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai sebagai "lubang gelap pembangunan": manajemen lemah, kinerja buruk, dan kontribusi nyaris nihil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:

BUMD seharusnya menjadi lokomotif ekonomi lokal, tapi banyak yang justru menjadi gerbong kosong yang harus terus didorong. F-PKS mendorong audit menyeluruh, evaluasi ketat, hingga opsi penutupan jika terbukti tidak sehat.

"Kita tidak sedang menjalankan yayasan sosial. Ini soal uang rakyat," tegas Usman Jakfar, Sekretaris Fraksi.

Pangan, Infrastruktur, dan Janji Berulang

Di sektor pangan, F-PKS mendorong kedaulatan berbasis pupuk organik lokal. Sebuah gagasan yang terus digaungkan sejak satu dekade lalu, namun kerap terbentur proyek impor dan permainan kartel.

Untuk infrastruktur, mereka menuntut pembangunan jalan dan jembatan yang tidak lagi dikunci oleh proyek tambal sulam yang hanya laku dalam laporan, tapi gagal di lapangan.

F-PKS juga menyoroti kebijakan sekolah lima hari yang dianggap tak cocok diterapkan secara seragam, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut mereka, ini bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal empati.

Editor
: Faliruddin Lubis
Tags
beritaTerkait
Semarak HUT ke-81 RI, Kemenagsu Gelar Turnamen Olahraga Antarpegawai
Komisi D DPRD Sumut Ikut Gubsu Bobby Nasution Berkantor di Nias
Alumni MAS Tahfizhul Qur'an Yayasan Islamic Centre Sumut Raih Beasiswa BIB Kemenag
Komisioner Komisi Informasi Pusat 2026–2030 Dikukuhkan
KUA juga Ikut UKOm Demi Menjaga Kualitas dan Profesional
SILPA Pemkab Karo TA 2025 Capai Rp.54 Miliar Lebih, Wow! Dinas Pendidikan dan Kesehatan Penyumbang Terbanyak
komentar
beritaTerbaru