POSMETRO MEDAN,Medan– Mikrofon dari ruang paripurna DPRD Sumatera Utara bergema bak mantra pembangunan yang terus diulang, tapi jarang ditepati. Di tengah ruang sidang itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) berdiri, tak sekadar membacakan pendapat akhir atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, melainkan juga membuka lembar demi lembar luka kolektif yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.
F-PKS tidak menolak, tapi mereka juga tidak memberi persetujuan penuh. Mereka menyetujui dokumen tersebut dengan delapan catatan penting, enam di antaranya dianggap krusial dan tidak bisa dianggap angin lalu. Di antara tumpukan rencana pembangunan lima tahunan, F-PKS justru mencium aroma stagnasi yang terselubung dalam barisan tabel target dan grafik optimisme.
"APBD kita terbesar di Sumatera. Tapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita masih kalah dari tetangga di barat," kata Ketua F-PKS, H. Salman Alfarisi, Lc., MA, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).
Baca Juga:
IPM Sumatera Utara pada 2024 tercatat 75,76, sementara Sumatera Barat sudah mencapai 76,43. Angka yang tampak kecil, namun ibarat sebutir pasir di tengah gunung anggaran: nyaris tak terlihat, tapi terasa menyesakkan.
Kekayaan yang Tak Menetes
Baca Juga:
RPJMD, yang disebut sebagai dokumen sakral pembangunan, seharusnya menjadi arah dan pijakan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun bagi F-PKS, dokumen ini justru menjauh dari realitas kehidupan rakyat kecil.
APBD Sumut memang besar. Tapi siapa yang merasakan manfaatnya? Apakah warga Mandailing yang masih harus berjalan kaki dua kilometer ke puskesmas, atau petani di Langkat yang membeli pupuk lewat pinjaman koperasi berbunga tinggi?
"Kita harus bicara bukan hanya soal besarnya anggaran, tapi ke mana ia mengalir. Jangan sampai rakyat hanya kebagian riak di hilir, sementara bendungan dinikmati segelintir orang di hulu," ujar seorang anggota fraksi.
### Pendidikan dan Kesehatan: Prosa yang Tak Pernah Usai
F-PKS mencatat bahwa 36% siswa SMA/SMK di Sumut bersekolah di lembaga swasta. Namun, alokasi anggaran pendidikan dinilai hanya menyinari sekolah negeri. Padahal, konstitusi menjamin hak yang setara bagi seluruh warga.
Dalam bidang kesehatan, kritik mereka lebih tajam. Pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil disebut belum terjangkau. Tenaga medis langka, fasilitas minim, dan anggaran seringkali lebih banyak tersedot ke pengadaan barang ketimbang penanganan nyawa.
"Pembangunan tanpa kesehatan adalah tubuh tanpa nadi," ungkap mereka.
BUMD: Lubang Gelap Pembangunan
F-PKS juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai sebagai "lubang gelap pembangunan": manajemen lemah, kinerja buruk, dan kontribusi nyaris nihil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BUMD seharusnya menjadi lokomotif ekonomi lokal, tapi banyak yang justru menjadi gerbong kosong yang harus terus didorong. F-PKS mendorong audit menyeluruh, evaluasi ketat, hingga opsi penutupan jika terbukti tidak sehat.
"Kita tidak sedang menjalankan yayasan sosial. Ini soal uang rakyat," tegas Usman Jakfar, Sekretaris Fraksi.
Pangan, Infrastruktur, dan Janji Berulang
Di sektor pangan, F-PKS mendorong kedaulatan berbasis pupuk organik lokal. Sebuah gagasan yang terus digaungkan sejak satu dekade lalu, namun kerap terbentur proyek impor dan permainan kartel.
Untuk infrastruktur, mereka menuntut pembangunan jalan dan jembatan yang tidak lagi dikunci oleh proyek tambal sulam yang hanya laku dalam laporan, tapi gagal di lapangan.
F-PKS juga menyoroti kebijakan sekolah lima hari yang dianggap tak cocok diterapkan secara seragam, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut mereka, ini bukan hanya soal sistem, tetapi juga soal empati.
Disahkan, Tapi Tidak Dibebaskan
Meski akhirnya menyetujui Ranperda RPJMD untuk disahkan menjadi Perda, F-PKS menyisipkan penegasan dalam pernyataan penutup mereka.
"Kami tidak ingin RPJMD ini hanya menjadi dokumen formal. Ia harus menjadi alat ukur, bukan alat pamer," ujar mereka dalam sidang paripurna.
Sebagian mungkin menganggap ini hanya formalitas lima tahunan. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah catatan sejarah: tentang siapa yang sungguh-sungguh mengawal suara rakyat, dan siapa yang hanya menonton dari balik kaca mobil dinas.
Di Persimpangan Pembangunan
Sumatera Utara kini berada di persimpangan: memilih menjadi provinsi dengan APBD besar tapi manfaat kecil, atau menjadi wilayah yang tak sekadar membangun jalan, melainkan juga menemukan kembali arah pembangunannya. (erni)
Pemko Sibolga dan DPC Partai Demokrat Bersinergi Gelar Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI di Huntap
Sumut 5 jam lalu
Diduga Jadi Lokasi Transaksi Sabu, Timsus Anti Narkoba Polres Asahan Amankan Seorang Pria dengan Barang Bukti 63,67 Gram Sabu
Peristiwa 6 jam lalu
Hasil Singapura vs Indonesia 11, Gol Ragnar Oratmangoen Tak Cukup, Garuda Gagal ke Semifinal Piala AFF 2026.
Sport 8 jam lalu
Tim Jatanras Polres Asahan Amankan Terduga Pelaku Penganiayaan hingga Korban Meninggal Dunia.
Kriminal 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Taput Langkah strategis kembali diambil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Bupati
Inter-Nasional 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Jaksel Rayakan hari jadi ke 14 pada 8 Agustus 2026, Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) menggelar berbagai kegi
Inter-Nasional 10 jam lalu
Polisi Amankan Perempuan Diduga Buang Bayi di Tepi Sungai Asahan.
Peristiwa 10 jam lalu
Sidang Waterfront City Samosir, Penasihat Hukum Enda Simakasura Tegaskan Proyek Selesai dan Perubahan Sesuai Adendum.
Medan 11 jam lalu
Kanwil Kemenkum Sumut Laksanakan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Royalti di Rumah Bernyanyi Eleven Family Medan
Medan 13 jam lalu
Kapolres Dairi Ungkap Kronologi Penganiayaan Berujung Maut di Tanah Pinem, dalam sebuah jumpa pers.
Peristiwa 13 jam lalu
