RPJMD-APBD Menggunung, Rakyat Tetap Berjalan Kaki

Disahkan, Tapi Tidak Dibebaskan

Meski akhirnya menyetujui Ranperda RPJMD untuk disahkan menjadi Perda, F-PKS menyisipkan penegasan dalam pernyataan penutup mereka.

Baca Juga:

• Kanwil DJP Sumut I, dan Komunitas Hidroponik: Perkuat Literasi Pajak Hingga Kewirausahaan Hijau
• Pemkab Deli Serdang Dukung Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI

"Kami tidak ingin RPJMD ini hanya menjadi dokumen formal. Ia harus menjadi alat ukur, bukan alat pamer," ujar mereka dalam sidang paripurna.

Sebagian mungkin menganggap ini hanya formalitas lima tahunan. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah catatan sejarah: tentang siapa yang sungguh-sungguh mengawal suara rakyat, dan siapa yang hanya menonton dari balik kaca mobil dinas.

Baca Juga:

• Desa Pagar Merbau III Jalani Evaluasi LBS Tingkat Sumut
• Bupati Mulai Program Berbenah Kampung, Yayasan Buddha Tzu Chi Bantu 300 Rumah

Di Persimpangan Pembangunan

Sumatera Utara kini berada di persimpangan: memilih menjadi provinsi dengan APBD besar tapi manfaat kecil, atau menjadi wilayah yang tak sekadar membangun jalan, melainkan juga menemukan kembali arah pembangunannya. (erni)

Kanwil DJP Sumut I, dan Komunitas Hidroponik: Perkuat Literasi Pajak Hingga Kewirausahaan Hijau

Pemkab Deli Serdang Dukung Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI

Desa Pagar Merbau III Jalani Evaluasi LBS Tingkat Sumut

Bupati Mulai Program Berbenah Kampung, Yayasan Buddha Tzu Chi Bantu 300 Rumah

DPRD Deli Serdang Setujui Pemekaran Percut Sei Tuan dan Lima Ranperda Lainnya

DPRD Karo Temui BGN, Bahas Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG