RPJMD-APBD Menggunung, Rakyat Tetap Berjalan Kaki

Disahkan, Tapi Tidak Dibebaskan

Meski akhirnya menyetujui Ranperda RPJMD untuk disahkan menjadi Perda, F-PKS menyisipkan penegasan dalam pernyataan penutup mereka.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan
• Kapolda Sumut dan Nyonya Kunker ke Polres Binjai

"Kami tidak ingin RPJMD ini hanya menjadi dokumen formal. Ia harus menjadi alat ukur, bukan alat pamer," ujar mereka dalam sidang paripurna.

Sebagian mungkin menganggap ini hanya formalitas lima tahunan. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah catatan sejarah: tentang siapa yang sungguh-sungguh mengawal suara rakyat, dan siapa yang hanya menonton dari balik kaca mobil dinas.

Baca Juga:

• Dari 100 Anggota DPRD Sumut, Hanya 14 Orang yang Ikut Paripurna
• Kakanwil Ditjenpas Sumut Tinjau Lahan Ketahanan Pangan Rutan Tanjung Pura

Di Persimpangan Pembangunan

Sumatera Utara kini berada di persimpangan: memilih menjadi provinsi dengan APBD besar tapi manfaat kecil, atau menjadi wilayah yang tak sekadar membangun jalan, melainkan juga menemukan kembali arah pembangunannya. (erni)

Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan

Kapolda Sumut dan Nyonya Kunker ke Polres Binjai

Dari 100 Anggota DPRD Sumut, Hanya 14 Orang yang Ikut Paripurna

Kakanwil Ditjenpas Sumut Tinjau Lahan Ketahanan Pangan Rutan Tanjung Pura

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kakanwil Kemenagsu Dorong Generasi Muda Terus Berempati

Lagi-lagi Dukun Cabul di Kabupaten Langkat Cabuli Anak 14 Tahun