Ketua DPRD Sumut Dorong RPJMD 2025–2029 Wujudkan Pembangunan Berkeadilan

POSMETRO MEDAN, Medan – Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, SH, M.Kn, menekankan pentingnya mewujudkan kerangka pembangunan yang berkeadilan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).

“RPJMD dan RKPD ke depan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara,” ujar Erni dalam sambutannya.

Baca Juga:

• Panas! Kylian Mbappe dan Lionel Messi Berebut Golden Boot
• Ramalan Cuaca Kota Medan Rabu 1 Juli 2026 Diguyur Hujan Ringan Kecuali Belawan dan Medan Labuhan

Erni menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam seluruh proses perencanaan daerah, mulai dari tahap awal hingga pengesahan.

DPRD turut mendorong partisipasi publik, memberikan masukan substantif, dan menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak timpang antarwilayah.

Baca Juga:

• Nanti Malam: Inggris vs RD Kongo, Awas Parkir Bus!
• Hari Bhayangkara ke-80: Jejak Pembenahan dari Sumut

“DPRD hadir sebagai mitra kritis yang memberikan kontribusi pemikiran, telaah, serta evaluasi dalam proses RPJMD dan RKPD, agar dokumen perencanaan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Sumatera Utara,” tambahnya.

“Pembangunan yang adil bukan berarti semuanya harus seragam, melainkan bagaimana kebutuhan dan karakteristik tiap wilayah diakomodasi secara setara dan proporsional. Kita harus melihat data: jumlah penduduk, kualitas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, hingga kondisi geografis,” jelas Erni.

“Kita tahu struktur wilayah Sumut tidak homogen. Kawasan pegunungan memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah pesisir timur atau barat. Maka indikator keadilan bukan sekadar jumlah proyek, tetapi kesesuaian program dengan kebutuhan lokal. Karena itu, pendekatan partisipatif dan berbasis data menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan inklusif adalah kunci untuk memperkecil kesenjangan.

“Kalau hanya mengejar angka makro, kita bisa keliru. Yang dibutuhkan masyarakat adalah air bersih, pendidikan yang layak, puskesmas yang siap melayani, dan jalan yang bisa dilalui saat hujan turun,” tuturnya.

Musrenbang ini, lanjutnya, juga diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyinergikan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. “Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi harus terjalin kuat demi mewujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan,” pungkas Erni.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi, antara lain:
H. Aswin Nasution, Irham Buana Nasution, SH, M.Hum, dan Drs. H. Syamsul Qomar (Fraksi Golkar); Megawati Zebua (Golkar); Dr. Drs. H. Aripay Tambunan, MM (Fraksi Gerindra); Drs. H. Abd Khair, MM (Fraksi NasDem); Ahmad Hadian, S.Pd.I, MAP, dan Dr. H. Ahmad Darwis, S.Ag, MA (Fraksi PKS); serta Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA dan Hemansyah Lubis, SH (Fraksi PAN). (ern)

Panas! Kylian Mbappe dan Lionel Messi Berebut Golden Boot

Ramalan Cuaca Kota Medan Rabu 1 Juli 2026 Diguyur Hujan Ringan Kecuali Belawan dan Medan Labuhan

Nanti Malam: Inggris vs RD Kongo, Awas Parkir Bus!

Hari Bhayangkara ke-80: Jejak Pembenahan dari Sumut

Polsek Siantar Marihat Laksanakan Saling, Imbau Petugas Jaga Pos Kamling

Polres Pematangsiantar Gelar 'Binluh' dan 'Dikmas' Lantas