Wabup Adlin Minta agar Pengawasan Tidak Hanya Korektif, tetapi Juga Preventif dan Edukatif

POSMETRO MEDAN,Sei Rampah - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) H. Adlin Tambunan membuka Gelar Pengawasan Kabupaten Sergai Semester II Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (4/12/2025).

Dalam sambutannya, Wabup Sergai memulai dengan ungkapan syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap proses berjalan efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kalau kita kaji, pengawasan ini bukan hanya berbicara soal temuan, namun juga bicara soal pencegahan. Dengan model pengawasan berbasis risiko, setiap perangkat daerah wajib mengidentifikasi risiko inheren maupun risiko pengendalian agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan," ujar Wabup Sergai.

Baca Juga:

• Wabup Labuhanbatu H Jamri Rombak 22 Kepala Sekolah Sekaligus, Ini Daftar Lengkapnya
• Dugaan Korupsi Dana Hibah, MD KAHMI Labuhanbatu Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan

Adlin Tambunan juga menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting partner. Menurutnya, paradigma pengawasan harus bergerak dari pola administratif yang reaktif menuju pendekatan lebih adaptif, memanfaatkan teknologi, data analytics, dan aplikasi pengawasan digital.

Ia menyoroti masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berada pada kisaran 70 persen. Kondisi ini dinilai belum mencerminkan keseriusan perangkat daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola.

Baca Juga:

• MBG Basi dan Bau Dihentikan, Orang Tua Murid SD Negeri 064985 Medan Helvetia Apresiasi Ketegasan Kepala Sekolah
• Kecelakaan di Tol Tebing Tinggi–Indrapura, 1 Orang Luka Berat dan 2 Luka Ringan

"Kita targetkan pada akhir tahun ini, tindak lanjut rekomendasi BPK minimal mencapai 80 persen. Perangkat daerah harus meningkatkan kualitas tata kelola mulai dari perencanaan, akurasi data, hingga konsistensi pelaporan dan pertanggungjawaban," kata Wabup.

Memasuki periode pertama RPJMD 2025–2029, ia menegaskan bahwa pengawasan harus diarahkan untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah benar-benar mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Pengawasan, lanjutnya, tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Wabup Adlin mengingatkan bahwa meski Kabupaten Sergai telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak delapan kali, tindak lanjut terhadap temuan pengawasan masih perlu ditingkatkan. Ia mewanti-wanti bahwa temuan yang tidak ditindaklanjuti dapat membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif.

"Kepada perangkat daerah yang masih memiliki saldo temuan, segera selesaikan dalam waktu paling lama 60 hari. Jika tidak diselesaikan, laporan hasil pengawasan akan diteruskan kepada kepolisian atau kejaksaan," tegasnya.

Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi pengawasan secara cepat, lengkap, dan tuntas, bukan sekadar memenuhi dokumen administratif, tetapi sebagai upaya memperbaiki tata kelola, meningkatkan kinerja, dan mencegah persoalan hukum di kemudian hari.

Wabup Labuhanbatu H Jamri Rombak 22 Kepala Sekolah Sekaligus, Ini Daftar Lengkapnya

Dugaan Korupsi Dana Hibah, MD KAHMI Labuhanbatu Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan

MBG Basi dan Bau Dihentikan, Orang Tua Murid SD Negeri 064985 Medan Helvetia Apresiasi Ketegasan Kepala Sekolah

Kecelakaan di Tol Tebing Tinggi–Indrapura, 1 Orang Luka Berat dan 2 Luka Ringan

Polrestabes Medan Gelar Lomba Orasi Damai 2026, Jean Calvijn: Dorong Penyampaian Aspirasi yang Humanis

KSPSI AGN Sabet Juara Harapan 3 di Lomba Orasi Damai Kapolrestabes Medan Cup