Penyelenggara Pelayanan Publik Wajib Terapkan Standar Setiap Jenis Pelayanan

POSMETRO MEDAN - Tanjung Morawa- Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan.

Kewajiban tersebut sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Kewajiban ini juga sudah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca Juga:

• Padepokan Iqro Desa Kolam Jadi Perpustakaan Desa Terbaik Deli Serdang
• Percepat Informasi Kebencanaan, Pemkab Deli Serdang Terima WRS dari BMKG

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Pelayanan Publik, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.

"Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan," tegas Asisten III Administrasi Umum, Drs David Efrata Tarigan MSP membacakan pidato Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, pada Pembukaan Forum Konsultasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang di Wisma Tanjung Indah, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Rabu (21/5/2025).

Baca Juga:

• Sekretaris DPMPTSP Kota Tangsel Sambut Peserta PKP, Gali Inovasi dan Transformasi Pelayanan Publik
• Pemprov dan DPRD Sumut Kebut Revisi Perda RTRW, Akomodasi 6 Program Strategis

Untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna atau penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna atau penerima bisa diwujudkan dalam bentuk forum konsultasi publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) No.16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, forum konsultasi publik adalah kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik.

"Tujuan forum konsultasi publik ini adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat," sebut Asisten III.

Sebelumnya, fasilitator penyelenggara konsultasi tersebut menyebutkan, selain untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kecamatan di lingkungan Pemkab Deli Serfang, forum tersebut juga bertujuan untuk menyeragamkan standar pelayanan di lingkungan Pemkab Deli Serdang.(R1)

Padepokan Iqro Desa Kolam Jadi Perpustakaan Desa Terbaik Deli Serdang

Percepat Informasi Kebencanaan, Pemkab Deli Serdang Terima WRS dari BMKG

Sekretaris DPMPTSP Kota Tangsel Sambut Peserta PKP, Gali Inovasi dan Transformasi Pelayanan Publik

Pemprov dan DPRD Sumut Kebut Revisi Perda RTRW, Akomodasi 6 Program Strategis

Realisasi Pajak Daerah Deli Serdang Capai 80 Persen, Bupati Minta Percepatan Pendapatan Diperkuat

Isue Jual Beli Titik SPPG di Hamparan Perak Bawa Nama Yayasan Delisha, Ketua Yayasan Membantah