Hairil Anwar Bantah Gunakan Jabatan Intimidasi Anggota DPRD Binjai

POSMETRO MEDAN, Binjai -Wakil Ketua II DPRD Kota Binjai dari Fraksi PKS Hairil Anwar membantah kalau dirinya menyalahgunakan wewenang jabatan dengan mengintimidasi menekan anggota DPRD saat Rapat gabungan Komisi Pembahasan APBD tahun 2026.

Bermula pada Rapat Gabungan Komisi, 29 November 2024 lalu , Wakil Ketua II DPRD diduga mengeluarkan ancaman terbuka. Kami punya hak dan kewajiban tidak menandatangani perjalanan dinas bapak/ibu sekalian.

Pernyataan itu disebut tertuju kepada anggota yang mengkritik anggaran jasa pengamanan Rp 600 juta, yang dinilai tidak proporsional dan tidak mencerminkan prioritas publik.

Baca Juga:

• Viral! Biawak Terjepit di Sok Breker dan Roda Depan Sepeda Motor Emak-emak di Binjai
• Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan di Bidang Hukum dari Kementerian Hukum Wilayah Sumut

Anggota DPRD Binjai Fitri Mutiara Harahap dari Fraksi PAN mengadukan dugaan intimidasi, penyalahgunaan wewenang oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Binjai, Hairil Anwar pada Rapat Gabungan Komisi pembahasan APBD 2026. Aduan itu melalui laporan resmi nomor 099/KH.ABS/S.PDPKD/XII/ 2025 resmi sudah di terima sekretariat DPRD Kota Binjai.

Terkait hal itu Hairil Anwar kepada wartawan , Jum' at,(12/12/2025) malam, membantah telah menyalahgunakan wewenang jabatan mengintimidasi menekan anggota seperti yang dituduhkan kepadanya .

Baca Juga:

• Polres Binjai Kembali Grebek dan Musnahkan Sarang Narkoba di Binjai Barat
• Pemko Binjai Perkuat Pengawasan Pangan Hadapi Ramadan dan Idul Fitri

" Dapat saya jelaskan, awal saya sebagai Pimpinan tahun 2024 saya sudah merancang program anggaran pengamanan kantor DPRD Binjai dan anggaran pengamanan rumah pimpinan dewan," ujarnya.

"Waktu itu saya kordinasi dan memanggil Kasatpol PP agar menambah personil penjagaan Kantor DPRD Binjai dan rumah pimpinan DPRD," kata Hairil Anwar.

Kenapa kita menambah personil sambung Hairil, karena barang-barang dikantor DPRD Binjai banyak yang hilang termasuk besi penutup air, namun penambahan personil di kantor DPRD Binjai tidak terwujud.

Hal ini dikarenakan pada tahun ini Satpol PP tidak lagi sebagai tenaga honorer dan kini menjadi P3K, karena aturan sekarang mengikuti aturan P3k, jadi hasil saran diskusi kami agar dipihak ketigakan saja pengamanan kantor DPRD Binjai, mengingat pada waktu itu anggaran tahun 2025 terbatas untuk Security.

Mengapa tahun 2026 kami kembali menganggarkan, karena setiap dalam forum rapat Forkopimda, Kapolres Binjai menyampaikan kepada kami mengingat Rumah Dinas Kapolres Binjai persis disamping gedung DPRD Binjai, Kapolres Binjai sulit tidur malam terganggu kebisingan suara dari gedung DPRD Binjai,

Viral! Biawak Terjepit di Sok Breker dan Roda Depan Sepeda Motor Emak-emak di Binjai

Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan di Bidang Hukum dari Kementerian Hukum Wilayah Sumut

Polres Binjai Kembali Grebek dan Musnahkan Sarang Narkoba di Binjai Barat

Pemko Binjai Perkuat Pengawasan Pangan Hadapi Ramadan dan Idul Fitri

Pencuri Kabel Kantor Lurah Bandar Sinembah Tertidur di Sofa

Curi Emas Majikan, Asisten Rumah Tangga Diamankan Polisi