HMI Sumut: Digitalisasi Pengawasan BBM Subsidi Langkah Progresif dan Tepat

POSMETRO MEDAN— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara melalui Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan menilai langkah Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui digitalisasi sebagai kebijakan yang positif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan tata kelola energi nasional saat ini. Di tengah tantangan distribusi subsidi yang kompleks, pembenahan berbasis teknologi dinilai sebagai langkah rasional untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, menilai penguatan sistem pengawasan melalui monitoring transaksi secara real-time, optimalisasi CCTV terintegrasi, serta penerapan barcode MyPertamina merupakan bentuk komitmen nyata Pertamina dalam menutup celah penyalahgunaan BBM subsidi. Digitalisasi tidak semata pembaruan teknis, melainkan langkah strategis untuk membangun sistem distribusi yang lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting mengingat BBM subsidi merupakan instrumen kebijakan publik yang harus dijaga secara serius agar tidak berubah menjadi ruang permainan oknum, baik di tingkat pengguna maupun di rantai distribusi.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Dana Hibah, MD KAHMI Labuhanbatu Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan
• Dansub Denpom I/5-1 Belawan Silaturahmi dengan Pengurus KBB, Perkuat Sinergi Keamanan Wilayah

HMI Sumut juga menyoroti penindakan terhadap sekitar ±60 SPBU di Sumatera Utara sepanjang 2025 sebagai indikator bahwa Pertamina tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga menjalankan evaluasi operasional secara aktif. Variasi sanksi yang diberikan—mulai dari surat peringatan dan pembinaan, perbaikan sarana fasilitas dan HSSE, penghentian pasokan sementara, hingga penghentian operasional sementara—menunjukkan adanya sistem penegakan aturan yang bertahap namun tegas sesuai tingkat pelanggaran. HMI Badko Sumut memandang hal ini patut diapresiasi sebagai bukti bahwa perusahaan berupaya menjaga integritas distribusi dan tidak mentolerir pelanggaran.

Pada prinsipnya, HMI Sumut memandang penegakan aturan terhadap SPBU bermasalah harus terus dilanjutkan dan diperkuat. Sebab, distribusi energi bersubsidi tidak boleh menjadi ruang kompromi. Setiap bentuk penyalahgunaan, sekecil apa pun, akan berdampak langsung pada masyarakat bawah yang paling membutuhkan. Karena itu, konsistensi audit, evaluasi berkala, dan pengawasan lapangan terutama pada wilayah berisiko tinggi harus menjadi agenda yang berkelanjutan.

Baca Juga:

• 36 Wartawan Bakal Adu Strategi di Cabor Catur Porwasu 2026 Piala Gubsu
• Bid Propam Polda Sumut Periksa Kelayakan Senjata Api di Polres Tanjungbalai

HMI Sumut juga mendorong agar sistem digitalisasi yang sudah berjalan terus ditingkatkan kualitasnya, termasuk integrasi data, penguatan kontrol transaksi, serta mekanisme respons cepat ketika terindikasi terjadi anomali penyaluran. Selain itu, koordinasi aktif antara Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum perlu terus dijaga sebagai bentuk sinergi kelembagaan untuk memastikan kebijakan subsidi berjalan sesuai regulasi dan tujuan negara.

HMI Sumut memandang langkah Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN strategis. Ketika pengawasan dilakukan secara modern, terbuka, dan terukur, maka ruang gelap penyalahgunaan akan semakin sempit. Hal ini juga berdampak pada stabilitas distribusi, peningkatan ketahanan energi, serta penguatan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.

Sebagai elemen mahasiswa dan bagian dari kontrol sosial, HMI Sumut siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal kebijakan distribusi energi bersubsidi di Sumatera Utara. HMI Badko Sumut meyakini bahwa pembenahan tata kelola distribusi BBM subsidi bukan hanya tanggung jawab Pertamina semata, melainkan tanggung jawab bersama demi memastikan subsidi negara benar-benar tepat sasaran serta melindungi hak masyarakat kecil sebagai penerima manfaat utama.(Rez)

Dugaan Korupsi Dana Hibah, MD KAHMI Labuhanbatu Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan

Dansub Denpom I/5-1 Belawan Silaturahmi dengan Pengurus KBB, Perkuat Sinergi Keamanan Wilayah

36 Wartawan Bakal Adu Strategi di Cabor Catur Porwasu 2026 Piala Gubsu

Bid Propam Polda Sumut Periksa Kelayakan Senjata Api di Polres Tanjungbalai

Kejati Sumut Geledah Kantor BPN Sumut dan Medan

Anggaran Ratusan Miliar DPRD Sumut: Sosper, Wasbang, Reses Diduga Jadi Panggung Politik dan Kampanye